MATARAM – Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani menilai, meningkatnya kasus
kriminalitas terhadap wisatawan asing disebabkan adanya kesenjangan sosial yang terjadi dalam sektor pariwisata. Hal inilah yang harus disadari oleh pemerintah apabila ingin serius memajukan pariwisata NTB.
Dikatakan, untuk memajukan pariwisata, keamanan merupakan faktor yang sangat penting. Salah satu cara menciptakan keamanan itu dengan merangkul masyarakat lokal atau yang tinggal di sekitar objek wisata. “Ketika pariwisata maju, tapi masyarakat di sekitar objek pariwisata masih miskin, disinilah awal mula munculnya kriminalitas,” ucap Nurdin, Rabu kemarin (28/12).
Persoalan utama yang harus dipecahkan yaitu tidak membuat masyarakat merasa miskin dan sulit dalam menjalani hidup. Kemajuan pariwisata harus diimbangi dengan menyerap tenaga kerja lokal, sehingga masyarakat setempat mendapatkan pekerjaan.
Ditegaskan lagi Nurdin, kriminalitas murni hanya persoalan perut saja. Meskipun pembinaan, sosialsiasi dan berbagai upaya lainnya dilakukan, tidak akan berpengaruh banyak. “Orang butuh uang, bukan materi tentang pariwisata. Mereka itu kalau sudah punya kerja, ya gak mungkin akan berbuat kriminal,” katanya.
Terkait dengan pelaku misalnya yang berasal dari wilayah luar, Nurdin yakin jika masyarakat setempat kompak mendukung keamanan pariwisata maka kriminalitas bisa diminimalisir. Sebaliknya, jika masyarakat tidak merasa diakomodir maka tidak akan perduli terhadap nasib dan kemajuan pariwisata.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB maupun Kabupaten/Kota harus merefleksi kembali. Pesatnya kemajuan pariwisata apakah benar dirasakan oleh masyarakat, atau hanya untuk kalangan-kalangan tertentu saja. “Misalnya hotel yang ada di wilayah Kuta, coba cek pegawainya kebanyakan darimana. Terus apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk masyarakat di sekitar Kuta,” ujar Nurdin.
Untuk kriminalitas di tempat-tempat sepi, solusinya sangat mudah. Tinggal meningkatkan intensitas patrol dan pengamanan lainnya oleh aparat kepolisian. Apalagi Polda NTB memiliki anggaran sendiri dalam melakukan mengamankan.
Pembentukan pos-pos polisi juga sangat penting. Hal itu untuk mengurangi keberanian pelaku criminal dalam menjalankan aksinya. “Tinggal buatkan pos pengamanan, kalau sulit dari kepolisian pakai saja warga setempat. Tapi kasi warga itu honor, saya yakin aman kok,” tutupnya.
Data Polda NTB, sepanjang tahun 2016 terdapat sebanyak 41 kasus kejahatan terhadap warga negara asing (WNA). Kasus kejahatan yang menimpa WNA ini meningkat. Dibandingkan dengan tahun 2015, WNA yang menjadi korban kasus kejahatan sebanyak 37 kasus. ‘’ Untuk jumlah kasus dan korbannya tahun ini memang meningkat sebanyak 4 kasus,’’ ungkap Kapolda Brigjen Pol Umar Septono.
Dikatakannya, WNA yang menjadi korban ini masih didominasi oleh kasus 3C yaitu pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas) dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Dari 41 kasus, sebanyak 40 kasus terjadi di Lombok Tengah dan sisanya 1 kasus terjadi di Lombok Timur (Lotim). ‘’ Kalau berdasarkan tempat kebanyakan terjadi di Lombok Tengah. Kalau Lombok Timur ada satu kasus,'' jelasnya.
Dari 41 kasus tersebut, kepolisian berhasil menangkap dan mengungkap pelaku sebanyak 40 kasus. Jadi, tinggal 1 kasus lagi yang belum diungkap oleh kepolisian. Dengan rincian 19 kasus masih dalam tahap penyelidikan dan yang sudah dinyatakan lengkap (P21) oleh kejaksaan sebanyak 22 kasus. ‘’ Sudah 40 kasus yang diungkap dan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu penuntutan di persidangan,’’ jelasnya.
Kedepannya, kepolisian akan berupaya meminimalisir kasus kejahatan dengan korban WNA di NTB ini. Adapun upaya-upaya yang sudah dilakukan antara lain membuat peta kerawanan, melaksanakan patrol roda empat dan roda dua serta jalan kaki di kawasan wisata, penjagaan objek wisata, sosialisasi sistem pengaman, koordinasi dengan Disbudpar NTB, pengelola objek wisata, BPPD, jasa travel agent dan HPI. ‘’ Selain itu kita juga mendirikan pospam wisata terpadu dan membina kelompok sadar wisata dengan menjalin koordinasi dengan stakeholder lainnya. Ini yang akan terus kita lakukan dan tingkatkan kedepannya,’’ tandasnya. (zwr)
