Randis Baru untuk Pimpinan DPRD

RANDIS
RANDIS : Salah satu cara randis pimpinan DPRD terlihat masih bagus dan mentereng, Senin (28/9). (AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK )

MATARAM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyelesaikan evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2020 Provinsi NTB. Namun, evaluasi kali ini dinilai tidak banyak memberikan perubahan. 

Hasil evaluasi tersebut juga telah tuntas dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi NTB bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Secara subtansi tidak banyak evaluasinya,” kata pimpinan Banggar DPRD NTB, H Mori Hanafi kepada Radar Lombok, Senin (28/9).

Salah satu item yang selalu menjadi bahan evaluasi Kemendagri, biasanya terkait belanja modal. Anehnya, belanja modal kali ini juga luput dari evaluasi. “Karena mungkin Covid-19 ya. Biasanya masalah belanja modal yang disorot. Kali ini tidak disorot,” tutur Mori. 

Setiap evaluasi, Kemendagri selalu meminta belanja modal ditambah. Misalnya saja hasil evaluasi APBD murni tahun 2020, 2019 dan tahun-tahun sebelumnya. 

Lalu bagaimana dengan kendaraan dinas (Randis) pimpinan DPRD? Rupanya, dalam APBDP 2020 hanya dianggarkan untuk 1 randis saja. Padahal sebelumnya telah dianggarkan untuk pengadaan 4 randis pimpinan DPRD. “Dari empat yang diajukan, hanya satu yang tersisa. Anggarannya terpakai Covid-19,” ucap Mori Hanafi. 

Pengadaan randis untuk empat pimpinan DPRD NTB dalam APBD murni senilai Rp 2,62 miliar. Anggaran tersebut di luar biaya pemeliharaan. Namun daerah membutuhkan dana besar untuk penanganan Covid-19 sehingga terkena rasionalisasi. 

Anggaran untuk rehab rumah dinas juga hangus. Setelah dianggarkan sebesar Rp 4 miliar, dialihkan demi penanganan Covid-19. Rumah tersebut hanya ditempati oleh Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Ruvaeda. Sementara 3 pimpinan lainnya, tidak menempati rumah dinas. Mereka lebih memilih mengambil uang tunjangan perumahan seperti anggota dewan lainnya.

Sekretaris DPRD Provinsi NTB, H Mahdi mengungkapkan, anggaran untuk randis dalam APBDP hanya sekitar Rp 600 juta saja. “Kendaraan dinas diusulkan cuma satu unit di APBDP, hanya sekitar Rp 600 juta,” terangnya. 

Menurut Mahdi, satu unit randis tersebut hanya diperuntukkan bagi Wakil Ketua DPRD H Mori Hanafi. “Di APBD murni kan sudah dianggarkan untuk pengadaan empat randis, tapi kena rasionalisasi untuk Covid-19. Makanya sekarang, cuma randis Pak Mori saja yang akan diganti,” ungkapnya. 

Berbeda halnya dengan randis Ketua DPRD Hj Baiq Isvie Ruvaeda dan 2 pimpinan lainnya. Mereka tidak mendapatkan jatah randis baru. “Karena sering macet di jalan randis Pak Mori,” kata Mahdi. 

Pada dasarnya, randis semua pimpinan DPRD dibeli pada waktu dan tahun yang sama. Untuk randis Mori Hanafi, berjenis Toyota Camry. “Sudah kita usulkan untuk dilelang randis Pak Mori, nanti diganti dengan yang baru. Pengadaannya nanti pakai sistem katalog,” terang Mahdi. (zwr)