MATARAM–Seluruh pengurus partai Demokrat NTB, terus menunjukkan perlawanan terhadap kubu Moeldoko, Ketua Umum Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB). Ada yang bergerak di daerah dan ada pula yang berangkat langsung ke Jakarta.
Di daerah, jajaran pengurus DPD Demokrat NTB bersama sejumlah ketua DPC mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) NTB, Senin (8/3) kemarin. Kedatangan mereka, untuk menyerahkan dokumen kepada Kanwil Kemenkum HAM NTB yang berisi kesetiaan pengurus DPD dan Ketua DPC Partai Demokrat se-NTB kepada AHY. “Seluruh jajaran Partai Demokrat NTB kompak dalam mendukung AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah,” tegas Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB Zainul Aidi saat berada di Kemenkumham NTB.
Rombongan pengurus Demokrat NTB ini dipimpin Zainul Aidi. Mengingat, Ketua Demokrat NTB TGH Mahalli Fikri sedang berada di Jakarta dalam rangka melakukan konsolidasi dan mendatangi secara langsung Kantor Kemenkumham RI bersama jajaran DPP.
Dikatakan, tidak ada pengurus DPD Demokrat NTB maupun pimpinan DPC Demokrat di kabupaten/kota yang mendukung KLB. Kalaupun ada sejumlah nama yang mengatasnamakan pengurus Demokrat NTB, ia memastikan bahwa mereka adalah mantan kader Demokrat yang sudah manjadi caleg di partai lain.
Pengurus Demokrat NTB, lanjutnya, tidak ada yang datang ke acara KLB. Sehingga sangat tidak benar jika ada pengurus Demokrat NTB yang mendukung KLB. “Kami secara tegas menyampaikan Kongres Luar Biasa itu tidak sah dan abal-abal. Karena dari peserta yang hadir, misalnya dari NTB tidak ada satu pun pengurus DPD dan ketua-ketua DPC kami yang hadir. Kami solid, kompak dan komitmen membangun kesetiaan kami,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum HAM NTB, Haris Sukamto mengatakan, pihaknya menerima dokumen yang diserahkan oleh jajaran pengurus Partai Demokrat NTB. Selanjutnya akan dilaporkan ke kantor pusat.
Ia menilai, apa yang terjadi di Partai Demokrat saat ini merupakan bagian dari dinamika partai politik. Namun ia berharap kedamaian dan ketentraman masyarakat NTB akan terus terjaga dengan baik. “Sesuai dengan arahan pimpinan, maka kami menerima masukan dan apapun yang teman-teman sampaikan, nanti kami rangkum dan pada saatnya kami sampaikan ke pimpinan,” ujarnya.
Terpisah, Ketua DPD Demokrat NTB TGH Mahalli Fikri ikut mendampingi Ketua Umum AHY ke Kemenkum HAM RI. Kedatangan AHY bersama 34 Ketua DPD, pengurus teras DPP, dan kader Demokrat untuk menyampaikan sikap tentang KLB.
Mahalli keberatan atas terselenggaranya KLB di Deli Serdang. Oleh karenanya, ia meminta kepada pemerintah untuk tegas menolak dan tidak mengesahkannya. “Karena tidak ada dasar hukum dan bertentangan dengan AD/ART partai Demokrat. KLB di Sumut itu ilegal alias abal-abal,” katanya. (zwr)
