TANJUNG – Banyak pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengajukan permohonan pindah tugas.
Kepala Bidang Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KLU, Hadi Santika, menyebut bahwa sampai Mei 2025 pihaknya menerima sembilan surat permohonan dari PNS yang ingin pindah tugas dari KLU.
Mereka yang mengajukan pindah ini merupakan PNS golongan III dan IV. Alasannya pun beragam, antara lain untuk pengembangan karier, mendekatkan diri ke tempat tinggal, dan alasan kesehatan. “Rata-rata mereka berasal dari luar KLU yang lolos PNS di sini. Maka dari itu, setelah mengabdi selama 10 tahun, mereka mengajukan pindah ke kampung halaman, seperti ke Lombok Timur, Lombok Barat, dan sebagainya,” bebernya, Selasa (10/6).
Hadi menyatakan, yang diperkenankan pindah adalah PNS yang memenuhi persyaratan. Di antaranya, masa pengabdian minimal 10 tahun dan adanya pengganti untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan. “Kalau memenuhi syarat, kami ajukan ke Pak Bupati. Jika Pak Bupati mengizinkan, barulah bisa pindah. Tetapi jika tidak diizinkan, maka tidak bisa. Sejauh ini ada juga yang permohonannya di-pending,” ucapnya.
Perpindahan ke luar KLU, lanjut Hadi, terjadi setiap tahun. Namun, selain ada yang mengajukan keluar, ada pula PNS yang mengajukan pindah masuk ke KLU. “Tahun ini baru dua orang yang masuk, satu dari Lombok Timur dan satu dari Bima. Kalau yang ingin masuk ke KLU, rata-rata kami terima,” ungkapnya.
Namun, yang jelas, jumlah PNS yang keluar lebih banyak daripada yang masuk. Kondisi ini kian memicu kekurangan tenaga PNS di KLU. Oleh karena itu, pihaknya bersyukur karena pada tahun 2024 dibuka rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 1.000 formasi. “Dengan adanya PPPK, kami merasa sangat terbantu. Semoga ke depannya kuota ini terus bertambah,” tutupnya. (der)
