MATARAM – PT Rahman Damai Sentosa (Ramada) menggandeng Awan Tunai memberikan kemudahan modal usaha bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Mtaram untuk mendapatkan modal usaha dengan bunga yang sangat murah. Sebanyak 50 PKL di Kota Mataram mendapatan kemudahan mendapatkan modal usaha sebesar Rp 2 juta per orang.
Penyerahan secara simbolis Ramada Card, sebagai kartu non tunai kepada 50 PKL se Kota Mataram dilaksanakan, Sabtu (25/12). Hadir dalam penyerahan kartu non tuna Ramada Card, Direktur Ramada Agus Saputra, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kota Mataram Muhammad Saridin, Kepala Desa Bagek Polak Barat Kecamatan Labuapi, Lombok Barat Jauhari Ma’mun.
Agus menjelaskan, Ramada Card merupakan kartu non tunai yang dikeluarkan kerja sama Ramada bersama Awan Tunai, sebuah lembaga keuangan nasional dihajatkan membantu PKL untuk tumbuh berkembang memajukan usaha mereka.
“Kartu Non Tunai ini digunakan oleh PKL hanya untuk membeli barang dagangannya dengan limit Rp 2 juta per orang dan berlaku selama 1 bulan. Biaya admin atau bunganya hanya Rp 40 ribu untuk Rp 2 juta itu,” sebut Agus.
Dijelaskan, kerja sama dengan APKLI sebagai salah satu upaya Ramada bersam Awan Tunai membantu dan memberikan kemudahan kepada PKL mendapatkan pembiayaan dengan bunga murah, tanpa ribet, tanpa jaminan dan proses cepat.
“Kartu non tunai ini hanya berlaku untuk pembelian barang jualan PKL bukan dalam bentuk uang tunai. Karena ini dihajatkan untuk membantu PKL mengembangkan usaha mereka,” jelas Agus.
Sementara itu, Ketua APKLI Mataram Muhammad Saridin menyambut baik dan mendukung penuh kehadiran Ramada bersam Awan Tunai dalam memberikan kemudahan mendapatkan bantuan modal usaha bagi para PKL.
“Kami sangat mendukung pembiayaan dengan bunga murah dan proses simpel tidak ribet ini dalam mempermudah PKL mendapatkan pembiayaan modal usaha,” ucap Saridin.
Ramada adalah salah satu perusahaan distributor bahan pokok di NTB yang menjual berbagai keperluan dan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Awan Tunai adalah lembaga pembiayaan khusus untuk barang kepada pelaku usaha dan pedagang kecil yang berkantor pusat di Jakarta dan memiliki cabang di sejumlah di negara, termasuk di NTB. (luk)
