Rakyat Miskin Sudah Diperhatikan Serius

Kabid RJPS Lalu Majemuk bersama Kasi-nya memberikan bantuan kepada rakyat miskin berupa sembako sebagai bantuan tahap pertama
BANTUAN : Kabid RJPS Lalu Majemuk bersama Kasi-nya memberikan bantuan kepada rakyat miskin berupa sembako sebagai bantuan tahap pertama. (HERY MAHARDIKA/RADAR LOMBOK )

TANJUNG – Rakyat miskin yang masuk kategori sangat miskin di Lombok Utara sudah diperhatikan serius oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Keseriusan ini bisa dilihat dengan pemberian bantuan-bantuan sosial seperti bantuan sementara dalam bentuk sembako, rehab rumah, dan pemberdayaan ekonomi. Pemberian perhatian yang dilakukan secara berskala ini, tergantung penerima bantuan sejauhamana memaksimal peluang yang diberikan pemerintaha tersebut. “Rakyat sangat miskin di Lombok Utara memang masih tinggi. Untuk itulah, pemerintah baik daerah, provinsi maupun pusat telah memberikan perhatian kepada mereka,” kata Kabid Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial (RPJS) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lombok Utara Lalu Majemuk kepada Radar Lombok, kemarin.

[postingan number=3 tag=”peristiwa”]

Dijelaskan, dalam pemberiaan bantuan pihaknya melakukan secara bertahap. Ketika terjadi bencana alam, dan rakyat sangat miskin diberikan bantuan logistic yang berisikan beras, lauk pauk dan pakaian serta perambotan dapur. Baru selanjutnya ditindak lanjuti, apakah layak mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) atau tidak yang berkoodinasi dengan Bidang Dayasos. Kemudian, dari sisi mata pencaharian nanti akan diusulkan untuk mendapatkan program PKH, karena di Lombok Utara pada tahun yang mendapatkan PKH sebanyak 13 ribu lebih. “Sehingga menjadi prioritas untuk dapat bantuan dari pusat dan daerah, karena di PKH ada jaminan yang diperoleh Kesehatan dan Pendidikan,” terangnya.

Sementara pemberdayaan ekonomi nanti akan diserahkan bidang Dayasos untuk mendapatkan wira usaha baru (WUB). Karena pemerintah daerah setiap tahun mencetak WUB yang langsung mendapatkan bantuan modal dengan syarat membuat kelompok. Termasuk juga mengusulkan pembengkelan keterampilan. “Kami tetap melakukan pembinaan dan berkoordinasi dengan SKPD lainnya,” tandasnya.

Data penerima PKH sendiri sudah diambil alih pemerintah pusat dengan mengambil data kemiskinan di BPS tahun 2011. Sehingga ketika ada ditemukan rakyat sangat miskin belum mendapatkan bantuan serupa, maka bersangkutan masih menunggu, karena program PKH ini dipantau. Jika yang mendapatkan tidak layak atau layak itu tergantung dari data pemerintah pusat sendiri. Tapi, pihaknya hanya mengusulkan ke pusat supaya orang bersangkutan bisa segera diproses. “Pemerintah sudah memberikan bantuan secara bertahap, tentu harus melakukan identifikasi apakah layak atau tidak layak mendapatkan bantuan sosial tersebut,” pungkasnya. (flo)