TANJUNG–Anggota DPRD NTB Dapil Lombok Barat dan Lombok Utara Raden Nuna Abriadi mengisyaratkan bakal maju sebagai Calon Bupati KLU pada Pilkada 2024.
Raden Nuna mengaku bahwa PDIP kali ini tidak ingin hanya menjadi tim pemenangan saja, seperti tiga pilkada sebelumnya yang sudah digelar di KLU. “Saya melihat secara psikologis masyarakat Lombok Utara ingin melihat pemimpin baru dengan kerja yang nyata,” ujarnya.
Raden Nuna mengaku bahwa di usia KLU ke-14, masih banyak PR yang belum dituntaskan pemda. “Usia 14 tahun ini bukan saya mengatakan tidak ada kemajuan. Ada kemajuan tetapi kita masih normatif sekali. Tidak ada lompatan yang luar biasa. Lombok Utara ini harus mengejar ketertinggalannya agar sejajar dengan daerah lain. Yang terpenting lanskap kota ini dulu,” ujarnya, kemarin (22/7).
Raden Nuna menilai bahwa ada kekeliruan dulunya saat menata tata ruang kota. Sehingga saat membuat konektivitas jalan, pusat dan pemda kelabakan. “Saat menentukan tata ruang awal kita mendirikan kabupaten tidak berpikir yang matang untuk kepentingan 30 tahun mendatang. Akhirnya kita menjadi kesulitan untuk membangun pusat pemerintahan. Ini PR kita ke depan,” ujarnya.
Di samping itu PR lainnya yaitu bagaimana mengangkat produk UMKM atau produk unggulan KLU untuk bisa bersaing dengan yang lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kemudian sebagai darah kunjungan wisata yang utama dan pendapatan asli daerah kita dari pariwisata maka pariwisata harus ditata menjadi lebih baik,” ungkapnya.
Raden Nuna mengaku bahwa meski ia sebelumnya menjadi ketua tim pemenangan Djohan Sjamsu-Danny Karter Febrianto, yang berkuasa saat ini, tetapi ia mengaku tetap harus berkata jujur bahwa saat ini apa yang diperbuat belum maksimal. “Kita masih belum maksimal. Kita masih berbuat yang standar-standar saja,” ucapnya.
Raden Nuna mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa membangun semua sektor secara bersamaan. Tetapi harus ada yang menjadi skala prioritas untuk diselesaikan lebih dulu. “Harus ada tahapan. Di mana program pertama itu harus diselesaikan setahun secara utuh. Tidak seharusnya semua OPD itu diberikan perimbangan pembiayaan yang sama. Tidak begitu,” ujarnya.
Seharusnya jika memang program utama yaitu membangun wajah ibu kota, maka fokusnya di sana dulu. Yang lainnya kemudian menyusul. Terkait pembangunan kantor bupati di saat kondisi keuangan daerah minim, Raden Nuna tidak mempermasalahkan. “Karena ini masuk di dalam visi-misi bupati jadi harus dijalankan tanpa meninggalkan yang lain,” ujarnya.
Raden Nuna mengapresiasi progres pembangunan kantor bupati saat ini. Yang mana progresnya sudah mencapai 50 persen lebih. “Kita apresiasi pembangunan kantor bupati ini. Ini program unggulan yang baik. Tetapi ke depan kita harus benar-benar mewujudkan pusat pemerintahan ini agar terkonektivitas dengan OPD lain,” tutupnya. (der)
