MATARAM – Usulan Pemprov NTB untuk merekrut calon pegawai negeri sipil (CPNS) melalui jalur khusus ditolak pemerintah pusat.
Usulan itu dilakukan menyusul rencana pembangunan sejumlah fasilitas pendukung event MotoGP di KEK Mandalika 2021 mendatang. Mengingat, salah satu fasilitas kebutuhan yang harus disediakan adalah rumah sakit bertaraf internasional. Apabila tahun 2020 rumah sakit sudah berdiri, maka dibutuhkan tenaga medis. Namun persoalannya, saat ini saja NTB kekurangan sumber daya manusia (SDM) untuk tenaga kesehatan.
Apalagi jika harus mengisi rumah sakit bertaraf internasional. “Pemprov sudah minta kuota khusus untuk back up KEK Mandalika. Kan akan ada rumah sakit internasional disana sebagai syarat MotoGP, tapi pusat belum mau kabulkan,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, H Fathurrahman kepada Radar Lombok, kemarin.
BKD bersama Dinas Kesehatan juga telah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, namun hasilnya belum memuaskan. “Seharusnya tahun ini kita rekrut CPNS untuk memenuhi kebutuhan di sektor pariwisata seperti di Mandalika. Tapi pusat kan berpikirnya beda,” sambung Fathurrahman.
Informasi yang didapatkan Fathurrahman, pemerintah pusat akan memberikan kuota khusus CPNS tersebut apabila seluruh infrastruktur rumah sakit sudah siap. Artinya, bangunan rumah sakit harus ada dan siap beroperasi terlebih dahulu, barulah bicara tentang rekrutmen tenaga kesehatan. Meskipun saat ini pemerintah belum ada iktikad baik untuk memberikan kuota khusus, namun Fathurrahman mengaku tidak akan menyerah. “Infrastruktur dulu yang harus ada, baru pengadaan. Kan susah begitu. Tapi kita masih berjuang. Yang jelas, kita harus siapkan tenaga kesehatan untuk di rumah sakit internasional itu,” ucapnya.
Fathurrahman sendiri belum mengetahui jumlah kebutuhan dokter, perawat dan lain-lain untuk rumah sakit internasional. Hal itu dirumuskan oleh Dinas Kesehatan. “Kalau itu urusan Dikes. Kita di BKD hanya ingin dapat kuota khusus CPNS, karena yang ada sekarang aja masih kurang,” katanya.
Apabila kuota khusus sudah pasti tidak didapatkan Provinsi NTB, berbeda halnya dengan kuota umum yang hingga saat ini belum ada kejelasan. Termasuk juga seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang belum ditetapkan kuotanya.
BKD sudah mengusulkan kuota CPNS dan PPPK. Namun belum ada jawaban dari pemerintah pusat hingga saat ini. “Rekrutmen CPNS dan PPPK tahun ini pasti ada, tapi belum jelas kapan waktunya. Info terakhir itu rekrutmen pada pertengahan Oktober. Tapi sampai saat ini belum ada petunjuk teknis secara resmi yang kita terima,” terang Fathurrahman.
Pemprov NTB sendiri saat ini memiliki PNS sebanyak 14.395 orang. Jumlah tersebut masih kurang dibandingkan kebutuhan yang ada. Mengingat, lebih dari 7 ribu merupakan tenaga guru. Kebutuhan PNS, lanjutnya, masih mengacu dari hasil analisis jabatan disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Kalau dari analisis beban kerja (ABK) kita kekurangan PNS sekitar tiga ribuan. Tapi tahun lalu kan ada rekrutmen, jadi sekitar dua ribuan lah yang kurang,” kata Fathurrahman.
Kekurangan PNS tersebut, terutama untuk tenaga kesehatan dan pendidikan. Karena itulah, sudah diusulkan 500 kuota CPNS dan 300 untuk P3K. “Tapi belum ada keputusan sampai sekarang berapa kita dikasi kuota tahun ini. Kita juga masih nunggu,” ucapnya.
Informasi yang bisa disampaikan Fathurrahman ke publik, pelaksanaan rekrutmen CPNS dan PPPK akan dilakukan secara bersamaan. Nantinya hanya berbeda waktu sekitar seminggu saja. “Kalau dulu kan beda waktunya, kalau tahun ini akan sama. Kita gak tahu apa persoalan di pusat sehingga molor dan belum ada kejelasan sampai sekarang,” ucapnya.
Terkait dengan kuota yang telah diusulkan, belum diketahui juga nantinya diprioritaskan untuk siapa saja. Mengingat, pusat belum memberikan informasi resmi. “Kita kan masih ada sisa eks K2 itu. Apakah itu yang akan diprioritaskan? Belum tahu kita. Makanya PPPK ini seharusnya kita yang lakukan rekrutmen, karena kita yang gaji. Ini terbalik, pusat hanya gaji PNS saja, sedangkan P3K dibebankan ke kita,” sesalnya.
Kepala Biro Organisasi Pemprov NTB, H Yusron Hadi yang dimintai keterangannya terkait kebutuhan PNS, mengaku belum bisa menyampaikan ke publik. “Kita masih proses menghitung. Kemarin saya sudah rapat dengan semua OPD, minta agar mereka percepat berapa kebutuhannya,” jawab Yusron. (zwr)
