Pupuk Langka, Distanak Digedor

DEMO: Puluhan masa dari Rudal saat berunjuk rasa di kantor Distanak Lombok Tengah, Rabu (27/1). (M HAERUDDIN/RADAR LOMBOK)

PRAYA – Puluhan massa yang mengatasnamakan dirinya Ruang Diskusi Anak Lingkar (Rudal) mendatangi kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah, Rabu (27/1). Mereka datang untuk meminta pertanggungjawaban pihak terkait atas kelangkaan pupuk yang menimpa petani. Selain itu, massa juga mempertanyakan soal alokasi bantuan 1000 sapi yang pendistribusiannya tidak merata.

Kordum aksi, Ryan Al-Afghaine mengatakan, kelangkaan pupuk yang terjadi saat ini sangat dirasakan para petani. Dinas seharusnya sudah mengantisipasi permasalahan ini dari jauh sebelumnya. Karena dengan adanya kelangkaan pupuk ini membuat petani terancam gagal panen. “Kami melihat kontroling dari dinas yang sangat kurang. Permasalahan ini bukan hanya tahun 2021 tapi ini terjadi terus menerus. Apabila permasalahan ini  terus terjadi, maka kami berharap agar dinas pertanian turun ke lapangan mengontrol masalah pupuk ini,’’ kata Ryan saat aksi di depan kantor Distanak Lombok Tengah, kemarin.

Kata Ryan, sudah jelas dalam  aturan jika pupuk harus disediakan seminggu sebelum dipakai oleh petani. Namun ironisnya saat petani membutuhkan pupuk malah pupuk ini tdak ada. “Saya sebagai anak petani merasakan jerih payah orang tua kami di sawah karena kelangkaan pupuk. Petani jangan sampai gagal akibat dari kelangkan pupuk,” katanya.

Kelangkaan pupuk mungkin masalah kecil bagi dinas. Tapi apabila hal kecil tidak bisa diselesaikan, maka pihaknya meminta agar di dinas segera mengevaluasi jajaran di bawahnya. “Ini kita melihat, bahkan kami menduga adanya permainan sehingga pupuk ini menjadi langka,” duganya.

Selain pupuk, Rudal juga melihat tidak ada eksekusi secara jelas terkait dengan program 1000 sapi ini. Padahal dinas sudah menegaskan bahwa tahun 2020 ada pendistribusian sapi 1000 ekor dan ironisnya hanya dilakukan di Kecamatan Pujut saja. “Padahal kalau kita berkaca di sektor peternakan, maka seharusnya sapi ini dibagi secara merata. Kalau alasan pakan tersedia di wilayah Pujut maka jelas salah total,” sesalnya.

Ryan lantas memeprtanyakan, logika dari mana wilayah timur, utara dan barat yang subur tentang pakan dikatakan kekurangan pakan. Sehingga pihaknya menduga bahwa hal ini karena adanya faktor kedekatan. Mengingat jika kepala dinas juga berasal dari wilayah Kecamatan Pujut. “Maka kami menuntut agar sapi dibagikan secara merata karena jika tidak, maka kami takutkan ada rasis yang kemudian merugikan masyarkat Loteng,” cetusnya.

Orator lainnya, Ahmad Wahudi juga mencurigai Distanak sebagai lading korupsi. Banyaknya permasalah yang terjadi menunjukkan bahwa Distanak sarat permainan program selama ini. “Selain langka, harga pupuk juga sangat mahal. Maka sudah jelas semakin membuat petani menjadi merugi,” katanya.

Untuk itu, pihaknya berharap agar dinas segera mencarikan solusi terkait dengan persoalan yang menimpa petani ini. Sebab, jika petani gagal panen maka dikhawatirkan akan timbul permasalahan lain kedepan. “Ini sudah masalah Covid-19 ditambah lagi dengan kelangkaan pupuk yang menimpa petani kita,” katanya.

Kepala Distanak Lombok Tengah, Lalu Iskandar menanggapi, masalah kelangkaan pupuk ini tidak hanya menjadi masalah di Lombok Tengah, tapi sudah menjadi masalah nasional. Kelangkaan ini disebabkan berbagai faktor, salah satunya permintaan yang ada di RDKK tidak sesuai dengan yang diberikan. “Jadi yang diajukan masyarakat melalui E-RDKK tidak sebanding dengan jumlah yang kita terima dari pusat, karena kuota yang diberikan ke kita sangat kecil. Dari  berbagai jenis pupuk ini hanya Urea yang mendekati target. Itupun tidak sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh kita,” terangnya.

Kurangnya pupuk yang diberikan ini tidak terlepas dari kurangnya anggaran dari kementerian. Untuk tahun lalu, anggarannya hampir Rp 12 triliun dan sekarang sudah turun menjadi Rp 9 triliun. “Inilah yang menyebabkan pupuk ini menjadi sulit disalurkan sesuai dengan E-RDKK yang diajukan. Masalah lain juga HET berubah,” terang Iskandar.

Untuk program 1000 sapi, Iskandar mengaku awalnya mengajukan untuk tujuh kecamatan di Lombok Tengah. Tapi angka itu kemudian berubah menjadi lima kecamatan. Tapi dari pertimbangan kementerian setelah turun melakukan survei, maka yang diminta adalah Kecamatan Pujut. “Karena ini kewenangan kementerian yang melakukan verifikasi teknis apakah kecamatan yang kita usulkan pantas secara teknis dan nonteknis. Jadi bukan karena saya berasal dari Kecamatan Pujut, tapi secara potensial Pujut ini sangat didukung dengan ketersediaan pakan ternak,” jelas Iskandar. (met)