KISAH WARGA PEMALIKAN TAK DIAKUI NEGARA, SUKSES BANGUN PARIWISATA (Bagian 1)
Punya Banyak Rekening Bank, tetapi Enggan Menabung dan Meminjam
Desert Point Bangko-Bangko adalah surganya para peselancar mancanegara. Mereka rela datang berkali-kali ke ujung barat Lombok itu hanya untuk menikmati gulungan ombak. Masyarakat pun mulai membangun usaha jasa pariwisata di lahan hutan milik negara itu. Kini jasa wisata ilegal itu sukses. Tetapi keberadaan warga dan usahanya di Taman Wisata Alam (TWA) Bangko-Bangko tak diakui negara.
ZULKIFLI-RADAR LOMBOK
Bangko-Bangko resmi menjadi TWA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 664/Kpts-II/92 tanggal 1 Juli 1992, dengan luas 2.169 hektare.
Bangko-Bangko kerap dipromosikan pemerintah pusat bahkan daerah sebagai salah satu destinasi surfing terbaik di Indonesia. Tetapi siapa sangka, destinasi primadona peselancar mancanegara itu tak dikelola negara. Melainkan oleh masyarakat yang beranak pinak di hutan TWA itu, sejak tahun 90-an.
Untuk menuju pintu masuk TWA Bangko-Bangko di pinggir Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat itu butuh waktu sekitar 1,5 jam dari Gerung, Ibu Kota Kabupaten Lombok Barat.
Di pintu masuk, tampak tak ada pemeriksaan petugas. Jalan beraspal pun hanya sekitar 100 meter dari gerbang TWA menuju Desert Point. Selebihnya jalan tanah berbatu nan becek selebar 3 meter. Sangat tidak layak dilewati.
Tetapi siapa sangka, mobil Honda CRV, Toyota Innova, APV Suzuki, Avanza dan lainnya, tampak biasa saja melewati jalan tanah berbatu. Mobil-mobil ini diketahui keluar masuk dari arah balik perbukitan dan gunung di kiri jalan. Itulah jalan menuju Desert Point Bangko-Bangko, yang jaraknya sekitar 3 KM dari pintu masuk TWA.
Menaiki bukit dan gunung menuju tempat selancar ekstrem itu butuh kehatian-hatian ekstra. Jalannya masih tanah berbatu. Kiri dan kanannya juga jurang puluhan meter. Masih tak tersentuh pembangunan. Mengingat ini adalah hutan, hutan rusak. Kiri kanan perbukitan tampak tumbuhan jagung yang baru panen. Lereng gunung juga dipenuhi bekas panen jagung. Tampak sapi-sapi milik warga yang menempati hutan, memakan dengan lahap sisa-sisa panen.
Setelah menempuh jarak sekitar 2 KM dari gerbang TWA dengan melewati bukit dan gunung terjal, sampailah ke permukiman warga Pemalikan Alit, hutan yang sudah tampak seperti kampung. Rumah-rumah, kendaraan, masjid, bahkan madrasah berdiri di atas hutan ini.
Kemudian 1 KM ke arah pantai, sampailah ke Desert Point di Pemalikan Kablet. Tetapi sebelum sampai ke Desert Point, ada jalan ke kiri menuju Pemalikan Agung.
Di area Desert Point inilah tersebar rumah-rumah sederhana yang disulap menjadi hotel. Di sekitar rumah tampak mobil-mobil keluaran terbaru yang dipergunakan menjemput tamu yang datang melalui Pelabuhan Lembar atau melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid.
Muhsin (43 tahun), tokoh masyarakat setempat yang dipercaya menjadi Ketua RT di Pemalikan Kablet mengaku, total ada 8 rumah warga yang disulap menjadi penginapan menghadap pantai. Di depannya dibuatkan warung tempat nongkrong wisatawan. Satu rumah memiliki 3 sampai 10 kamar, dengan kisaran harga Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu per malam. Harga pada pademi covid-19 bisa Rp 100 ribu mentok, mengingat wisatawan hanya tersisa 25 persen dari normalnya mencapai ribuan per tahun.
Adapun total warga di sekitar area Desert Point mencapai 46 KK, sudah termasuk sejumlah KK baru yang menikah di usia dini, atau pada umur 15 tahun. “Jadi tidak ada milik investor. Yang dipakai nginap rumah-rumah warga,” ungkap pria berjanggut ini kepada Radar Lombok, saat ditemui Kamis (24/6/2021).
Beruntungnya kata Muhsin, meski tempat penginapan tidak sebagus hotel, bahkan rusak, wisatawan mancanegara tetap saja berkali-kali datang ke Desert Point Bangko-Bangko untuk berselancar dan menginap. “Mereka itu suka dengan kekeluargaan kami. Apa yang kami makan mereka makan. Kita makan pelecing (makanan khas Lombok bahan utama kangkung), mereka makan pelecing. Dan setelah pulang kita terus berkomunikasi,” ujar pria lulusan SMP ini.
Sikap keramah-tamahan inilah kemudian yang mungkin juga membuat rindu wisatawan mancanegara untuk datang lagi dan lagi, di samping mencari ombak yang bagus untuk berselancar. “Jadi mereka ini bisa tahu informasi, kapan ombak bagus untuk surfing. Ada teknologinya untuk memantau. Kami saja tidak tahu. Setelah itu mereka menghubungi kami, akan datang tanggal sekian. Dijemput di mana kita jemput,” ujarnya.
Di samping juga keamanan selalu dijaga. Barang apa yang diletakkan wisatawan tidak pernah hilang, baik yang diletakkan di pantai maupun di penginapan. Semuanya benar-benar dijaga, sehingga memberi kenyamanan kepada wisatawan. “Makanya kalau kita mau tagih bill, kadang kita dikasih lebih. Dan mereka punya catatan sendiri, nginap berapa lama, makan apa, minum apa, itu mereka hitung sendiri. Mereka juga tahu berapa penukaran uang hari itu. Dan kita dikasih lebih. Mungkin karena ditahu di sini tidak ada penukaran (money changer), harus nukar di Mataram dan butuh biaya,” terang bapak lima anak ini.
Kemudian dengan kedekatan itu, meskipun wisatawan berada di negaranya seperi Australia, Selandia Baru tetap ada komunikasi. Bahkan mereka mau meminjami uang. “Misal anak mau sekolah butuh biaya. Kita bisa pinjam. Bayarnya nanti ketika dia datang ke sini. Kita kurangi biaya penginapan, makanan,” jelasnya.
Lalu dari mana modal warga mengembangkan penginapan, memasok bahan-bahan, menyediakan papan surfing, alat snorkeling, dan kebutuhan lainnya, apakah pinjaman bank? Diungkapkan Muhsin, semua itu dari uang warga sendiri. Uang dikumpulkan sedikit demi sedikit untuk pengembangan seadanya. Warga tidak berani membuat penginapan yang terlalu bagus, karena butuh biaya besar. Sementara warga menyadari bahwa tanah yang dipergunakan tinggal dan berusaha adalah hutan TWA Bangko-Bangko. Di mana sewaktu-waktu bisa saja warga diusir. Tetapi kalaupun membangun atau memperbaiki tempat usaha, lanjut Muhsin, harus bisa memperhitungkan waktu balik modal. “Misalnya dalam setahun dua tahun kan tidak mungkin langsung digusur. Itu sudah balik modal. Jadi tidak membangun yang mewah-mewah seperti hotel,” jelasnya.
Adapun untuk modal bank tidak ada. Warga tidak mau berutang dari bank, karena tidak mungkin membayar dengan disiplin waktu. Sementara wisatawan tidak setiap hari ada, tergantung bagus tidaknya ombak untuk surfing. Apalagi menabung. “Kalau menabung, ndak juga. Dulu saya pernah naruh uang di bank 30 juta selama 10 tahun. Ndak bertambah-tambah. Kan rugi kita. Bayangkan kalau kita kelola, beli sapi misalnya 6 juta, setahun bisa jadi 10 juta bahkan lebih,” jelasnya.
Tetapi pada kenyataannya, warga punya banyak rekening bank aktif. Rekening berbagai bank seperti Sinar Mas, BNI, BRI, Mandiri, hingga Western Union dimiliki warga. Itu hanya dipergunakan untuk transaksi pembayaran wisatawan yang hampir 90 persennya mancanegara, baik dari Australia, Selandia Baru, Brazil, Meksiko, Amerika, Kalifornia, Hawai, Kanada dan lainnya. “Kita sediakan berbagai rekening bank sesuai permintaan wisatawan. Jadi rekening bank di sini hanya sebagai jembatan pembayaran,” jelasnya.
Kemudian uang pembayaran yang ditransfer itu diambil di bank atau ATM di Kota Mataram yang jaraknya 71 KM dari Pemalikan. Selanjutnya diputar lagi untuk bayar utang, operasional, kebutuhan hidup, dan jika ada lebih dibelikan sapi. “Jadi untuk modal itu kita ngutang di toko di Pasar Pelangan (18 KM dari Pemalikan). Begitu kita dikabari tamu mau datang, kita ambil dulu barang-barang, makanan, minuman. Tidak ada bunga. Apa yang kita ambil dicatat. Kita bayar setelah tamu bayar. Modalnya kepercayaan. Itu sampai puluhan juta kita ambil sejak tahun 90-an sampai sekarang,” terangnya.
Muhsan (44 tahun) warga Pemalikan Kablet menambahkan, dengan sistem pengembangan wisata tanpa pinjaman perbankan atau juga perusahaan pembiayaan, warga menjadi mandiri. Bahkan untuk mobil tidak ada yang kredit. Total ada sekitar 25 mobil di Pemalikan Kablet. Yang paling bagus ada Pajero, Fortuner, dan Ford. “Rumusnya warga di sini gampang. Kalau mau beli mobil, disiapkan dulu sapi sekian. Setelah sekian tahun dijual. Pelan-pelan. Jadi tidak ada kredit. Mobil ini digunakan jemput tamu. Juga antar warga ke Puskesmas Pelangan,” jelas Muhsan, lulusan SMA ini.
Muhsin dan Muhsan, yang masih ada hubungan kerabat ini menambahkan, dampak tinggal dan berusaha di kawasan hutan memang sangat banyak. Yang utama adalah tak diakui negara. Identitas kependudukan berupa KTP tak diberikan. Akibatnya, pelayanan publik yang membutuhkan KTP tak bisa diakses. Sehingga berdampak pula pada layanan kesehatan, pendidikan, perkawinan, termasuk perbankan.
Untuk menyiasati itu, Muhsin sendiri membuat KTP dari daerah asal istri di Dusun Jelateng Barat, Desa Eyat Mayang, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, NTB yang jaraknya 44 KM dari Pemalikan.
Muhsin asli dari Pulau Sumbawa, NTB. Masuk ke wilayah Pemalikan pada 1999 dengan mengganti rugi kepada orang yang sudah membuka lahan sebelumnya. Setelah itu tinggal, bertani, dan seiring datangnya wisatawan, dibukalah jasa penginapan, warung dan lainnya. Sebagai orang ber-KTP Eyat Mayang, ia dan keluarganya harus pulang sekali waktu seperti saat pemilihan. “Ini Juli ini ada pemilihan Kades di Eyat Mayang. Kita pulang,” jelasnya.
Hampir 50 persen kata Muhsin, warga tak memiliki KTP. Kalupun ber-KTP, mengunakan KTP asal. Yang tidak punya KTP ini rata-rata yang baru menikah. Total ada sekitar 300-an KK di Pemalikan Alit, Pemalikan Agung, dan Pemalikan Kablet. Mereka bertani, beternak sapi, berdagang, dan ada yang membuka usaha pariwisata. Sehingga ketika pariwisata nol kunjungan saat musim hujan, maka warga beralih ke pertanian; menanam jagung atau kacang selama empat bulan di lahan-lahan gunung itu. Untuk 1 hektare jagung hibrida menghasilkan Rp 15 juta dan 1 hektare kacang menghasilkan Rp 20 juta. Kacang sendiri perlu perawatan ekstra termasuk pupuk. “Kita ini tadah hujan. Memanfaatkan air hujan,” terang Muhsin.
Muhsan menambahkan, dari 300-an KK di Pemalikan Alit, Agung, dan Kablet, itu menggarap sekitar 600 hektare. Diakui semuanya adalah tanah hutan. Termasuk tempat tinggal dan tempat usaha wisata. “Sehingga jujur saja, kami tinggal dan berusaha di sini seperti dihantui. Sewaktu-waktu bisa saja digusur; disuruh keluar,” jelas Muhsan yang masuk ke Pemalikan sejak 1997 ini.
Muhsin dan Muhsan berharap, pemerintah melalui Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) mau mengakui keberadaan warga Pemalikan. Sehingga pemerintah daerah bisa membuatkan KTP, memberi akses kesehatan, memberi akses listrik (selama ini pakai genset dan sinar surya), bekerja sama dengan warga mengelola TWA. “Kita siap bayar pajak. Selama inikan tidak pernah ditarik. Tetapi itu, ada hitam di atas putih (pengakuan),” terang Muhsan.
Muhsin sendiri mengaku, omzetnya mengelola penginapan dan warung mencapai lebih dari 100 juta per tahun. Kalau misalnya 10 persen menjadi pajak penginapan, maka Rp 10 juta bisa didapatkan negara. Belum lagi untuk pajak atau retribusi pariwisata lainnya seperti pajak restoran, minuman beralkohol dan lainnya. “Insyaallah kita siap membayar,” terangnya.
Muhsan menambahkan, jangan sampai warga diusir dari TWA Bangko-Bangko, lalu negara memberikan izin kepada investor besar untuk mengelola pariwisata. Karena dahulu pernah kejadian, ada pejabat publik datang dengan janji manis, memberi sumbangan ke masjid, tetapi ada niatan membawa investor, hendak mengusir warga. “Tetapi kita dengar kabar dia ditangkap KPK, kita bersyukur tetap bisa di sini,” pungkasnya. (**)
