PRAYA – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Tengah mengaku banyak menerima laporan dari masyarakat yang ingin menjadi transmigran. Para warga ini dijanjikan bisa ikut program transmigrasi untuk memindahkan mereka dari daerah asalnya ke beberapa daerah lainnya.
Para warga kemudian diminta untuk mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Ironisnya, warga diminta mengeluarkan uang administrasi dari Rp 200.000 hingga Rp 500.000 oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan alasan untuk mempercepat proses. Namun ternyata semua itu hanyalah modus penipuan, mengingat belum ada program transmigrasi di Disnakertrans.
Sekretaris Disnakertrans Lombok Tengah, Raden Mulyantoro menyatakan, puluhan warga sudah melaporkan adanya dugaan penipuan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan untuk segera mensosialisasikan bahwa belum ada pembukaan program transmigrasi. “Ada puluhan masyarakat yang menyampaikan aduan bahwa mereka diiming-imingi untuk ditransmigrasi lokal. Mereka diminta untuk mendaftar dengan mengeluarkan biaya. Masyarakat juga diminta menyerahkan fotokopi KK dan KTP. Tapi kami sampaikan bahwa semua itu bohong karena program transmigrasi tidak ada,” tegas Raden Mulyantoro kepada Radar Lombok, Rabu (3/11).
Mulyantoro menyebutkan, modus penipuan dengan menjanjikan program transmigrasi ini ternyata marak terjadi di tengah masyarakat. Selain masyarakat yang sudah mengadukan persoalan tersebut, diketahui juga masih banyak masyarakat lainnya yang ternyata menjadi korban penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. “Kasihan, di tengah situasi pandemi membuat perekonomian warga semakin sulit malah mereka diminta mengeluarkan dana dari Rp 200.000 hingga Rp 500.000. Meski sudah melaporkan penipuan ini tidak banyak tapi korbannya sudah banyak. Jadi program transmigrasi yang diperjualbelikan ke masyarakat ini korbannya kebanyakan di pinggir wilayah selatan,” terangnya.
Lebih jauh disampaikan, warga dijanjikan untuk transmigrasi di tiga lokasi, yakni di Pulau Sumbawa, Lombok Timur, dan ada juga di wilayah Batukliang Utara. Dengan maraknya permasalahan tersebut, pihaknya meminta agar masyarakat tetap waspada. Kalaupun ada yang menjanjikan program transmigrasi ini, warga sebaiknya tidak mudah percaya karena belum ada program transmigrasi. “Banyak lokasi yang disebut untuk menjadi lokasi penempatan para transmigran ini, padahal semuanya tidak ada. Makanya kita minta bantuan pihak kecamatan untuk disebar ke desa bahwa informasi itu bohong. Agar nantinya informasi tersebut sampai ke masyarakat dan tidak tertipu oknum yang tidak bertanggung jawab. Beberapa waktu lalu saja ada sekitar 30-an warga di wilayah Jelantik Kecamatan Jonggat yang kena tipu terkait dengan persoalan ini,” tandasnya. (met)
