MATARAM – Realisasi pendapatan dari dana transfer pemerintah pusat di Provinsi NTB belum diimbangi dengan serapan kemampuan belanja pemerintah daerah. Pasalnya dari sisi belanja baru tersalur Rp 1,426 triliun dari pagu Rp 22,304 triliun. Sehingga ada dana yang menganggur sebesar Rp 2,649 triliun pada akhir triwulan I 2022.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB, Sudarmanto menyampaikan, bahwa realisasi pendapatan APBD di Provinsi NTB sampai dengan 31 Maret 2022 atau pada triwulan I sebesar Rp4,075 triliun atau 19,27 persen dari target. Dengan rincian Rp 238 miliar dari Pendapatan Asli Darrah (PAD) sebesar Rp 3,837 triliun dari transfer, dan Rp 0,12 miliar dari lain-lain pendapatan. “Pendapatan transfer pusat masih sebagai penyumbang terbesar pendapatan daerah dengan besaran 93,36 persen dari total pendapatan,” katanya di Mataram kemarin.
Sedangkan PAD menyumbang sebesar 5,84 persen dari total pendapatan Pemda dalam APBD 2022. Sementara dari sisi belanja, baru tersalur sebesar Rp1,426 triliun atau 6,39 persen dari pagu APBD di Provinsi NTB sebesar Rp 22,304 triliun. “Dari nilai realisasi belanja tersebut 82,56 persen untuk belanja operasi. Di mana 86,84 persen untuk belanja pegawai,” bebernya.
Kemudian, sisi pembiayaan, sambungnya, realisasi penerimaan masih nihil sementara pengeluaran pembiayaan terealisasi Rp 1,4 miliar atau 0,94 persen. “Lebih cepatnya laju pendapatan daerah dibandingkan belanja daerah, APBD di Provinsi NTB mengalami surplus Rp 2,649 triliun,” katanya.
Dana surplus sebesar Rp 2,6 triliun tersebut, lanjutnya, merupakan dana yang belum dibelanjakan alias dana APBD yang masih nganggur di Pemda provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk itu, pihaknya merekomendasikan agar Pemda melakukan percepatan belanja. Karena menurutnya, percepatan belanja diperlukan untuk membantu mengurangi dana APBD yang menganggur untuk mendorong aktivitas perekonomian di masyarakat.
Di samping itu juga, kata diperlukan upaya lebih aktif untuk memaksimalkan perolehan PAD di masing-masing Pemda. Karena PAD yang tinggi akan membantu meningkatkan kemampuan kapasitas fiskal daerah. Di sisi lain juga disampaikan, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (Belanja K/L) sampai bulan Maret 2022 sebesar Rp 1.573,03 miliar mengalami penurunan sebesar Rp-455,08 miliar atau -22,44 persen dibandingkan dengan tahun 2021 pada periode yang sama (y-o-y).
Penurunan tersebut sebagai diakib dari realisasi belanja barang sampai bulan Maret 2022 sebesar Rp387,01 miliar turun sebesar Rp-1,01 miliar atau -0,26 persen (y-o-y), disebabkan oleh masih terdapat pagu DIPA satker yang diblokir, beberapa kegiatan masih dalam proses persiapan pengadaan, dan sebagian Penetapan SK Penerima Banper belum terbit. Kemudian, realisasi belanja Modal sampai bulan Maret 2022 sebesar Rp581,47 miliar turun sebesar Rp-496,17 miliar atau -46,04 persen (y-o-y), disebabkan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi dan belanja modal lainya masih dalam proses lelang.
Di samping itu, realisasi Belanja Bantuan Sosial bulan Maret 2022 sebesar Rp6,22 miliar naik sebesar Rp0,82 miliar atau 15,14% (y-o-y) disebabkan tersalurkannya Beasiswa pada Satker UIN dan pengadaan Alat Bantu Aksesibilitas pada satker Balai Rehab Sosial Anak “Paramita” Mataram dan realisasi belanja Pegawai sampai bulan Maret 2022 sebesar Rp 598,33 miliar naik sebesar Rp 41,28 miliar atau 41,28 persen (y-o-y), didominasi pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) pada Kemenag. (sal)
