MATARAM – Realisasi anggaran Pemerintah Provinsi NTB masih jauh dari target. Bahkan ratusan proyek non tender yang nilainya mencapai puluhan miliar, masih nganggur hingga saat ini alias belum diproses.
Masih banyaknya anggaran yang nganggur, bertolak belakang dengan instruksi Gubernur NTB Zulkieflimansyah untuk mempercepat eksekusi anggaran. “Paket non tender yang belum diproses, tanya ke OPD langsung,” ujar Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (APP & LPBJP) Provinsi NTB, Sadimin kepada Radar Lombok, Selasa (10/11).
Terdapat 2.875 paket non tender dengan pagu Rp 249,60 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 600 paket proyek senilai Rp 48,26 miliar belum proses. Kemudian 309 paket senilai Rp 35,71 miliar atau sedang proses. Sedangkan sisanya sudah dalam pelaksanaan atau SPK/SPB senilai Rp 165 miliar.
Sementara untuk proyek tender sebanyak 126 paket dengan nilai mencapai Rp 1,027 triliun. Hanya 76 paket senilai Rp 225,6 miliar yang sudah selesai tender. Sementara sisanya, 35 paket senilai Rp 791,1 miliar sedang tender. Kemudian 14 paket senilai Rp 10 miliar dalam tahap verifikasi dokumen. Sehingga total proyek yang belum selesai tender lebih dari Rp 801 miliar. “Hanya satu paket yang belum tender, nilainya cuma Rp 350 juta saja,” papar Sadimin.
Ditegaskan, ratusan miliar proyek yang masih belum selesai tender, tidak akan menjadi masalah. Pasalnya, mayoritas paket tersebut hanya ditender saja tahun ini. “Yang proses tender itu percepatan jalan tahun jamak, penyelesaiannya sampai tahun 2022. Tahun 2020 hanya dianggarkan perencanaan dan uang muka 10 persen, totalnya baru Rp 75 miliar dari Rp 750 miliar,” jelas Sadimin.
Realisasi anggaran tahun ini, memang lebih buruk dibandingkan tahun lalu. Realisasi Keuangan sebesar Rp 3.538.384.745.469,59 atau 64,59 persen dari target 85,04 persen. Begitu pula realisasi fisik hanya 73,56 persen dari target 88,73 persen.
Dibandingkan tahun 2019 lalu dengan periode yang sama, realisasi keuangan saat itu sebesar Rp 3.636.621.355.437,21 atau 66,73 persen dari target 85 persen. Kemudian realisasi fisik sebesar 74,06 persen. “Terdapat 12 OPD yang progres fisiknya masih di bawah 60 persen. Hal tersebut disebabkan oleh perencanaan pemaketan pekerjaan yang kurang tepat,” ungkap Sadimin.
Selain itu, sebanyak 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), realisasi keuangannya bahkan masih di bawah 50 persen. Yaitu Dinas Perhubungan 48 persen, Disnakertrans 47 persen, Dinas PUPR 44 persen, Dinas Perdagangan dan DPMPD-DUKCAPIL masing-masing 43 persen, Biro Hukum 41 persen.
Berikutnya realisasi keuangan Dinas Ketahanan Pangan hanya 39 persen, Dinas Koperasi UKM 35 persen, Dinas P3AP2KB hanya 33 persen, dan terendah adalah realisasi keuangan Dinas Pertanian hanya 32 persen hingga saat ini. “Kalau realisasi fisik terendah itu Dinas Ketahanan Pangan,” sebut Sadimin. (zwr)
