Puluhan Masyarakat Gedor Dikbud NTB

Puluhan Masyarakat Gedor Dikbud NTB
PROTES: Puluhan masyarakat memprotes Dikbud NTb terkait dugaan tidak transparannya sistem zonasi dalam PPDB tahun ini. (NASRI/RADAR LOMBOK)

MATARAM—Puluhan masyarakat dari berbagai kalangan mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Selasa (11/7).

Kedatangan warga disinyalir terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang pendidikan SMA yang menerapkan sistem zonasi. Protes yang dilayangkan terkait adanya dugaan tidak transparannya sekolah menjalankan PPDB.

Pantauan Radar Lombok, warga langsung mendatangi ruangan Bidang Pembinaan SMA yang berada di lantai Kantor Dinas Dikbud NTB. Di sini masyarakat menunggu pihak-pihak terkait sekitar setengah jam lebih untuk bisa menyampaikan protes dan keluhannya.

Hamka ST, salah satu masyarakat yang mendatangi Dikbud NTB mengatakan, proses PPDB tahun ini dianggap jauh lebih bagus PPDB yang menerapkan Bina Lingkungan tahun lalu. Praktek PPDB saat ini dinilai masih terkesan tidak transparan.

“Padahal zona para pendaftar sudah jelas, tapi pihak sekolah tidak ada yang mempublikasikan hasil dari perankingan yang sudah diseleksi,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, pelaksanaan PPDB tahun ini disebutnya masih tidak merata. Metode yang dilakukan setiap sekolah pun dianggap berbeda-beda.

Misalnya, proses daftar dilakukan dengan cara online. Praktek ini disebutnya hanya dilakukan di satu sekolah dari zona yang tersedia.

Katanya, sekolah bersangkutan tidak memberikan akses terkait apa menjadi informasi penting PPDB. Praktis, sistem zonasi yang diterapkan tahun ini dianggap lebih bobrok.

“Kami tidak ada niat yang lain kok. Kedatangan kami ini murni untuk kepentingan bersama agar ketimpangan yang terjadi di lapangan segera diatasi,” jelasnya.

Sementara itu, Sekertaris Dinas Dikbud NTB, H. Syukran, yang menyambut masyarakat memberikan penjelasan terkait apa yang dikeluhkan warga. Pada kasus ini, dia menganggap sangat wajar masyarakat melakukan protes terhadap kelangsungan proses PPDB.

Menurutnya ada beberapa penyebab yang membuat masyarakat protes. Yakni karena sistem ini pertama kali dilaksanakan dan minim penjelasan dari pihak sekolah terkait prinsip sitem zonasi.

“Saya rasa wajar masyarakat lakukan protes terhadap kita, karena sekolah juga masih ada yang tidak menjelaskan prinsip zonasi itu sendiri,” terangnya.

Sesuai petunjuk teknis sistem zonasi, lanjutnya, tidak ada yang keliru di lapangan. Tujuan dari sistem ini sudah sangat jelas untuk meningkatkan mutu semua sekolah, termasuk juga sekolah swasta.

Adapun kaitannya dengan terjadinya ketidaktransparanan terhadap proses zonasi, bagi Syukran hal ini terjadi akibat mis komunikasi antara panitia, sekolah dan pihak Dikbud sendiri. Padahal, dari jauh sebelumnya semua sekolah sudah diingatkan agar setiap kali pendaftaran selesai harus menempelkan data-data yang sudah mendaftar sesuai perankingan.

Senada, Kabid Pembinaan SMA Dikbud NTB, H. Surya Bahari mengaku, pihaknya sangat senang kedatangan masyarakat. kedatangan mereka dianggap bagian dari evaluasi penting pada proses PPDB selanjutnya.

Keluhan dan bahkan protes yang dilontarkan masyarakat, dianggapnya bagian dari hal penting untuk dicatat pihaknya. Hanya saja, dalam hal ini dia menyayangkan sikap masyarakat yang mendatangi Dikbud dengan nada yang mengklaim bahwa Dikbud tidak berpihak pada masyarakat dan tidak bijak dalam menyikapi kasus-kasus yang terjadi di lapangan.

“Menyampaikan protes itu juga punya etika kok, bukan justeru kita diklaim,” tutupnya. (cr-rie)

BACA JUGA :  Ekspor Mutiara NTB Masih Bentuk Gelondongan
Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Berita sebelumyaDesa Sisik Juara I Lomba Siskamling
Berita berikutnyaKetiduran, Mobil Mogok, Maling Ternak Diringkus