Puluhan Mahasiswa UMMAT Tolak Kenaikan SPP

AKSI DEMO : Puluhan mahasiswa UMMAT yang tergabung dalam Almamater saat orasi di depan kampus. (ABDI ZAELANI/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Muhammadiyah tertindas (Almamater) menggelar aksi demo, Selasa (30/3) untuk mendesak kebijakan Rektor yang tidak pro mahasiswa menjadi persoalan yang akut untuk dihapus.

Kebijakan yang dinilai tidak pro mahasiswa, mulai dari kenaikan SPP, serta ruang-ruang dialog dibungkam oleh pihak kampus dan fasilitas yang tidak memadai menjadi problem akut. Aksi puluhan mahaisswa tersebut merupakan simbol dari kematian demokrasi, yang menurut sebagian mahasiswa ini telah terjadi di UMMAT.

Koordinator Lapangan 1, Hamzah dalam orasinya menuntut rektorat untuk mengambil tindakan. Apalagi saat ini di masa pandemi Covid-19 yang justru memberatkan orang tua mahasiswa membayar SPP yang terus naik.

“Persoalan yang terjadi hari ini bukan alamiah, sebab sudah di desain oleh sistem ekonomi kapitalis,” ucapnya.

Hamzar menilai dialektika kondisi obyektif yang berkembang di tataran kampus UMMAT semakin hari justru membungkam ruang demokrasi mahasiswa. Bahkan gerakan-gerakan yang coba dibangun oleh mahasiswa UMMAT sering diintimidasi oleh para birokrat kampus. Kebijakan yang selalu mengatasnamakan kepentingan mahasiswa UMMAT ternyata berbagai problematika, seperti kenaikan SPP yang selalu meningkat. Fasilitas tidak memadai sampai saat ini masih banyak membungkam gerakan-gerakan mahasiswa yang menciderai ruang demokrasi di kampus UMMAT.

Puluhan mahasiswa UMMAT ini menuntut enam hal, diantaranya menyetop tren kenaikan biaya SPP, memberikan jaminan nilai kelulusan bagi mahasiswa minimal B di tengah pandemi Covid-19,  meminta potongan pembangunan 50 persen, terapkan kuliah offline untuk seluruh mahasiswa UMMAT tanpa kecuali. Selain itu, stop pungutan liar dan berhenti membungkam gerakan mahasiswa.

Terpisah Kabag Kemahasiswaan UMMAT, Rudi Arahmam menilai aksi yang dilakukan oleh Alamamter itu tidak jelas. Menurutnya, lembaga yang jelas itu seperti BEM, DPM dan semacamnya. Kalau yang aksi BEM, DPM baru dijelaskan, tapi ini tidak jelas lembaga yang menaungi mereka.

“Itu lembaga apa yang aksi itu tidak jelas,” ucapnya singkat. (adi)