Permasalahan aksi ini, kata dia, sudah melalui mekanisme secara adminstrasi dengan surat ke UPTD, pengawas Kecamatan Sikur dan koordinasi internal dan eksternal dengan kepala sekolah, namun masih belum ada tindak lanjutnya.
Kepala Unit Layanan Pendidikan Menengah (Dikmen), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, H M Mashun mengatakan permasalahan yang dialami guru dan Kepala SMKN 1 Sikur hanya salah paham. Kesalahpahaman ini kemungkinan terjadi akibat kebijakan – kebijakan yang dituangkan oleh kepala sekolah, namun tidak dirapatkan bersama guru.
“Kami akan melakukan klarifikasi kepada kepala SMKN 1 Sikur,” terang Mashun.
Terkait dengan tuntutan guru dan siswa yang mendesak dilakukan pencopotan terhadap Kepala SMKN 1 Sikur, Mashun menyatakan pergantian kepala sekolah diganti tidak bisa serta – merta dilakukan untuk mengambil keputusan. Melainkan harus terlebih dahulu dilakukan analisa, pendalaman masalah. Karena sekarang ini hanya masih sebatas laporan sepihak dari guru saja.
