Puan Maharani Tekankan Pemerataan Pembangunan di Daerah

SIDANG DPR-DPD: Suasana Bersama usai Sidang Bersama DPR – DPD RI, di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

JAKARTA–Ketua DPR RI, Puan Maharani menekankan pemerataan pembangunan di daerah, harus dapat semakin cepat dilakukan. Untuk itu, politik anggaran harus semakin diarahkan untuk memperkuat kemampuan daerah dalam membangun.

Sebab, tidak akan ada kemajuan Indonesia, tanpa kemajuan daerah yang berkualitas dan inklusif. ‘’Kita juga harus melakukan pembangunan karakter bangsa, nation and character building. Dengan nation and character building, maka akan memperkuat cara pikir, cara kerja, dan cara hidup bangsa, yang memberikan self-respect kepada bangsa sendiri, memberikan self-confidence kepada diri bangsa sendiri, dan memberikan kesanggupan untuk mandiri,’’ kata Ketua DPR RI, Puan Maharani saat memberikan pidato dalam Sidang Bersama DPR – DPD RI, di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Puan Maharani menjelaskan perlunya mempersiapkan dan memperkuat sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang siap menghadapi perkembangan zaman, yang ditandai dengan kemajuan teknologi; persaingan global; ekonomi digital; ekonomi disruptif; generasi muda yang terus bertumbuh dengan karakternya.

Karena, dengan SDM Indonesia yang tangguh, akan menjadi penggerak terhadap kemajuan Indonesia. ‘’Ke depan kita harus memiliki pilar perekonomian nasional yang semakin kuat. Hilirisasi tidak hanya terbatas pada mineral, hilirisasi pertanian, perikanan, perkebunan, dan lain sebagainya, sehingga perekonomian nasional semakin berkualitas dan inklusif. Kita juga harus dapat menyelesaikan masalah-masalah struktural dalam membangun kedaulatan pangan, mengatasi ketimpangan sosial, dan penciptaan lapangan kerja, sehingga derajat hidup rakyat semakin sejahtera dan dimudahkan,’’ jelasnya.

Terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), lanjut Puan Maharani, keberhasilan pembangunan IKN, selain membutuhkan perencanaan dan manajemen sumber daya yang baik, skenario pembiayaan yang berkelanjutan. Bahkan dukungan investasi akan sangat ditentukan oleh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh anak bangsa, untuk dapat selaras dalam memaknai IKN sebagai agenda bersama dalam membangun ekonomi Indonesia masa depan, dan momentum dalam melaksanakan paradigma pemerataan pembangunan nasional.

Itu sebabnya, menurut Puan Maharani, saat ini diperlukan kecermatan bagi para pemangku kepentingan dalam menetapkan prioritas, mengelola sumber pendanaan, serta kepemimpinan birokrasi yang andal, agar tercapainya tujuan pembangunan nasional ke depan. Inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah ke depan. Pekerjaan-pekerjaan yang selesai dilakukan akan lebih baik, daripada rencana-rencana besar yang hanya dibicarakan.

Baca Juga :  BKSP DPD RI Dorong Tingkatkan Kerja Sama Indonesia-Kamboja

Apalagi kerja untuk mewujudkan Indonesia yang berkemajuan ini, menjadi tugas seluruh anak bangsa, seluruh komponen bangsa, laki-laki dan perempuan, semua generasi; generasi baby boomers, generasi X, generasi milenial, generasi Z; pokoknya seluruh rakyat Indonesia.

Puan Maharani mengilustrasikan kerja bersama ini seperti meletakkan satu persatu batu peradaban bangunan Indonesia, sehingga menjadi rumah Indonesia yang kokoh, tentram dan Sentosa. Batu peradaban tersebut direkatkan oleh kepentingan Bersama, kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat. Karena tanpa perekat yang kuat, maka susunan batu rumah Indonesia akan mudah roboh dan hancur. ‘’Itu sebabnya kita membutuhkan perekat yang kuat bagi persatuan dan kesatuan Indonesia,’’ ucapnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya mengatakan, selama 10 tahun memimpin Indonesia, ia telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesiasentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari daerah terluar.

‘’Sampai saat ini, kita telah membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru. Dengan pembangunan itu, kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023. Kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan,’’ kata Presiden Jokowi.

Selain itu, ketangguhan Indonesia sebagai sebuah bangsa, juga terbukti dari daya tahan dalam menghadapi pandemi Covid-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas.

Baca Juga :  Kepala Daerah Harus Mampu Gali Potensi Ekonomi Lokal

Patut disyukuri, kata Presiden Jokowi, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga di atas 5%, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat. Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku, justru mampu tumbuh di atas 6% dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20%.

Inflasi juga terkendali di kisaran 2-3% saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200%. Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8% di tahun 2024. Angka stunting mampu kita kurangi dari sebelumnya 37,2% menjadi 21,5% di tahun 2023. Tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7% menjadi 4,8% di tahun 2024.

Presiden Jokowi mengungkapkan, upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah, juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. Rp361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.

Rp113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA/ SMK di seluruh Indonesia.

Rp225 triliun anggaran Program Keluarga Harapan selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun. Rp60,3 triliun anggaran Pra Kerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia.

‘’Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh Bersama,’’ ungkapnya.(rl)

Komentar Anda