PRAYA – Bakal calon bupati Lombok Tengah, H Achmad Puaddi FT- Legewarman memastikan diri akan mendaftar di pilkada mendatang dengan diusung empat partai politik. Tekad mereka untuk maju ini tidak lain sebagai ikhtiar untuk melanjutkan berbagai pembangunan yang sudah dilakukan mantan bupati sebelumnya H Moh Suhaili FT yang dianggap tidak maksimal dijalankan pada era Pathul-Nursiah.
Bakal calon wakil bupati Lombok Tengah, Legewarman menyatakan, setidaknya ada empat partai yang final mengusung paket Puad-Lege ini, seperti PKS, PAN, PBB, dan Hanura. Karena parpol atau kursi sudah cukup maka direncanakan paket Puad-Lege ini akan mendaftar antara 28-29 Agustus mendatang. “Yang jelas kursi sudah cukup untuk kita maju dan kedepan jika kita diamanahkan, maka akan banyak hal yang perlu kita benahi seperti tata kelola aset yang hampir setiap tahun menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sumber pendapatan asli daerah (PAD) hingga berbagai persoalan lainnya,” ungkap Legewarman saat dihubungi Radar Lombok, Rabu (21/8).
Menurut Ketua DPC PBB Lombok Tengah ini, banyak hal yang perlu dibenahi di era kepemimpinan Pathul-Nursiah saat ini. Terutama terkait program era Suhaili yang sangat banyak dirindukan masyarakat karena dianggap memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak kunjung ditindaklanjuti era Pathul-Nursiah. “Yang perlu kita garis bawahi bahwa komitmen kita berdua yakni melanjutkan program Suhaili FT yang terkenal dengan bapak pembangunan. Karena program-program era Abah Uhel ini yang sangat dirindukan masyarakat Lombok Tengah, seperti rurung reban yang belum final. Setiap kali kita turun reses maka pasti yang dikeluhkan masalah rurung reban ini,” sebutnya.
Kedepan, nasib guru dan bagaimana perhatian pemerintah terhadap petani, kelangkaan pupuk yang setiap tahun terjadi tidak pernah ada penyelesaian dan terkait dengan nasip petani yang kurang. Padahal DBHCHT didapatkan dari jasa petani tembakau yang total hingga Rp 72 miliar tapi persentse untuk pemberdayaan petani tembakau sangat minim. “Saat ini banyak program yang sifatnya hanya untuk menghabiskan anggaran tanpa mempertimbangkan lokasi strategis dan kebutuhan masyarakat. Contoh pasar seni yang ada di Praya Timur, anggarannya sampai Rp 20 miliar, KIHT dibangun untuk industri tembakau tapi kenapa harus dibangun di Desa Barabali dan siapa yang menanam tembakau di Desa Barabali,” herannya.
Padahal, petani tembakau ada di Kecamatan Praya Timur dan Janapria maka seharusnya KIHT ini dibangun di salah satu kecamatan ini, baru dianggap strategis. Kedepan dalam visi misi yang akan mereka rancang juga akan disesuaikan dengan RPJPMD dan RPJPD yang ada. “Misalnya RPJPMD 2024-2029 seperti apa, tinggal kita kupas di visi-misi untuk bagaimana mengaktualisasikannya,” pungkasnya. (met)
