SELONG–Para petani dari empat kecamatan di wilayah Selatan melayangkan tuntutan ke Dinas Pekerjaan Umum ( PU) Lotim kemarin, Kamis (12/5).
Kedatangan mereka untuk menuntut pertanggungjawaban dari dinas tersebut menyikapi masalah gagal panen di empat kecamatan, Sakra Timur, Sakra Barat, Keruak dan Jerowaru. Petani pun menuntut dinas itu untuk segera menanggulangi dan memberikan ganti rugi ke petani dikarenakan tanaman mati akibat bencana kekeringan ini.
Para petani dari empat kecamatan itu datang mewakili keluhan petani lainya. Setibanya di PU, mereka langsung menuju ruang Kabid Pengairan. Mereka pun kemudian diterima langsung Kabid Pengairian dan stafnya. Perwakilan petani kemudian diarahkan ke ruangan melakukan hearing mendengar keluhan mereka.
Dikesempatan itu, petani diberikan kesempatan menyampaikan sejumlah tuntutan dan keluhan mereka. Tak hanya menyoalkan masalah ganti rugi. Namun mereka juga menuntut soal perbaikan irigasi dan penanganan kekeringan.
Masrul Wahab, yang mendapingi petani, menyampikan, agar PU harus segera bertindak dan terlibat untuk menyelsaikan persoalan kekeringan yang dialami petani diwilayah selatan. Itu bisa tanggulangi dengan cara memberikan ganti rugi ke petani yang mengalami gagal panen. Hal itu ia sampaikan sebagai bentuk prihatin dikarenakan sampai saat ini masalah tersebut belum ada penyelesaiannya.
"PU sebaiknya turun langsung mengecek, agar mengetahui kondisi tanaman petani yang gagal panen," pintanya.
Bencana kekeringan di wiliyah selatan, mengakibatkan ancaman gagal panen kini semakin meluas. Dari itu, PU diminta agar segera bersikap sehingga hal serupa tidak lagi terulang ditahun berikutnya. Tak hanya itu petani juga mengingkan adanya perbaikan infrastruktur irigasi yang rusak. Buruknya irigasi diaanggap salah satu penyebab sulitnya petani dihilir mendapatkan pasokan air. Sejumlah irigasi yang rusak itu disarankan untuk segera diperbaiki.
Masalah lain yang dipersoalkan, terkait tumpang tindih data antara PU dengan Pertanian. Dua SKPD ini datanya sering kali tidak sama terkait persoalan kekeringan. Untuk itu, mereka pun disarankan agar melakukan koordinasi agar data yang mereka miliki singkron dengan kondisi yang dialami petani.
Dari pertemuan itu , petani menginginkan ada tindakan nyata dari semua dinas terkait termasuk PU. Kalaupun ada ganti rugi, namun harus dijelaskan seperti apa bentuk ganti rugi yang akan diberikan.
Menanggapi tuntutan itu, Kabid Pengairan PU, Nurul Saadah mengaku, soal ganti rugi, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan dinas terkait, seperti BPBD. Namun untuk kepastianya, mereka belum tau pasti. Soalnya masalah itu sama sekali bukan tanggung jawab PU. Karena tugas pu hanya mengani terkait pengerjaan fisik.
Dijelaskan, semua masalah yang ada harusnya diselsaikan dengan duduk bersama melibatkan semua pihak. Begitu juga tuntutan petani, soal adanya perbaikan infrastruktur irigasi yang rusak. Perbaikan itu sendiri,memang sebelumnya sudah dilakukan, khususnya irigasi tersier. Diakuinya, jika irigasi ini selalu menjadi masalah yang sering kali dikeluhkan. Buruknya irigasi selaku menjadi kendala aliran air tidak memadai ke lahan pertanian. (lie)
