MATARAM — Ratusan Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/SMK dan SLB di NTB hingga saat ini belum menerima Surat Keputusan (SK) dari Gubernur NTB. Ratusan PTT SMA/SMK dan SLB se NTB ini membentuk Aliansi Honor Nasional (AHN) bersama Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah (ATAS) mempertanyakan nasib mereka kepada Gubernur.
“Berikan kami kado terindah diakhir kepemimpinan Zul-Rohmi. SK Gubernur harga mati,” ungkap Ketua AHN NTB Sutomo kepada Radar Lombok di Aula SMKN 3 Mataram usai memberikan orasi kepada ratusan anggota di acara konsolidasi, Jumat (15/9).
Dikatakannya, bahwa konsolidasi dan koordinasi dihadiri oleh ratusan peserta PTT jenjang SMA, SMK dan SLB se-NTB. Sampai saat ini menjelang akhir kepemimpinan Zul-Rohmi tidak mendapatkan SK dan hanya selalu dijanjikan.
“Makanya, kita sudah muak dengan janji-janji para pejabat. Atas dasar itu, harga mati SK Gubernur harus kita terima, jadi kita tidak mau ditipu-tipu,” lugasnya.
Selain meminta supaya SK Gubernur dikeluarkan, pihaknya juga berharap formasi PPPK tahun 2024 mendatang bisa mereka dapatkan.
Tujuan dalam pertemuan ini, menginggatkan kepada pemerintah bahwa tenaga administrasi sekolah itu merupakan tulang punggung sekolah, baik buruk pelayanan tergantung keberadan PTT.
Menurutnya, pelayanan birokrasi pendidikan lumpuh tanpa PTT. Atas dasar itu, pihaknya menyampaikan kepada pemerintah bahwa ini harus diselesaikan.
“Kita meminta untuk PTT yakni SK Gubernur dan formasi PPPK tahun 2024,” ucapnya.
Selain itu, pihaknya mengingatkan kepada Gubernur NTB yang akan berakhir masa jabatannya agar di malam perpisahan, harus memberikan jawaban yang jelas.
“Di malam perpisahan Gubernur NTB dan Wakil Gubernur NTB harus memberikan jawab jelas kepada kami. Makanya langsung ikut di malam perpisahan Gubernur untuk menanyakan kejelasan nasib kita, terangnya.
Bukan hanya itu, khususnya untuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, supaya melirik tenaga administrasi ini. Sebab tugas Kadis Dikbud NTB ini bukan hanya mengurus guru akan tetapi tenaga administrasi sekolah ini juga besar yang harus diperhatikan.
“Kami honorer ini sudah lama, ada yang umur 50 tahun, bahkan ada mengabdi sampai 20 tahun namun sampai hari ini belum dapat SK. Kita berharap semua teman-teman bisa dapat SK Gubernur NTB,” harapnya.(adi)
