Karena masalah ini pula, pihaknya telah melaporkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek ini ke Polda NTB dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dan penipuan terkait tidak adanya Amdal proyek ini.
Ditambahkan Wahyudi, pihaknya telah memberikan peringatan keras ke pihak bank BNI Cabang Bandung supaya jangan menyerahkan uang muka itu ke Pemkab Lotim. Jika uang itu diserahkan, pihaknya akan mengambil langkah hukum.‘’ Soal jaminan itu, sekarang istilahnya kita saling perebutkan. Karena pihak pemda merasa diri benar dan berhak dengan uang itu. Dan kita juga merasa benar,” tutupnya.
Terpisah, Kabag Hukum Pemkab Lotim Lalu Dedhi Kusmana saat dimintai tanggapan terkait pernyataan pihak GKN mengaku, upaya hukum untuk pengembalian uang muka yang ditempuh oleh Pemkab saat ini karena kontraktor dianggap telah melakukan wanprestasi. ”Kalau mereka merasa dirinya benar, dan tidak bersalah kenapa perusahaan tersebut tidak menempuh jalur atau menggugat pemkab. Malah kita yang gugat mereka. Dan saat ini proses hukum sedang berjalan di pengadilan,” tegasnya. (lie)
