MATARAM – PT Angkasa Pura (PT AP) I belum memutuskan harga pembelian aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB di Bandara Internasional Lombok (BIL). Pasalnya, masalah tersebut haruslah melalui mekanisme rapat direksi untuk menentukan harga pembelian. General Manager (GM) PT Angkasa Pura I BIL, I Gusti Ngurah Ardita menyampaikan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil keputusan pusat. "Kami sudah ajukan harga yang diminta pemprov ke kantor pusat, cabang hanya memproses saja," ungkapnya kepada Radar Lombok, Selasa kemarin (13/12).
PT Angkasa Pura I sendiri sudah menyiapkan sejumlah dana untuk membeli aset pemprov itu. Namun berapa pasti nominal yang akan dikeluarkan PT Angkasa Pura I, masih menunggu hasil rapat direksi. "Saya atau kami disini tidak bisa putuskan, kita tunggu saja," ujarnya.
Berdasarkan hasil appraisal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Negara (DJKN), nilai aset pemprov pada tahun 2016 sebesar Rp 106 miliar. Angka tersebut lebih rendah dari hasil appraisal tahun 2013 yang mencapai Rp 114 miliar.
Terkait dengan nilai kontribusi yang harus diserahkan PT Angkasa Pura I ke daerah, Ardita mengaku belum juga diputuskan. "Soal kontribusi kan besarannya tidak ada aturan, nanti direksi yang putuskan berapa," terangnya.
Seperti diketahui, PT Angkasa Pura I tidak pernah memberikan kontribusi ke daerah atas pengelolaan BIL sejak tahun 2011. Padahal, aset daerah disana jumlahnya ratusan miliar. Namun setelah pemprov bersedia menjual, pihak Angkasa Pura I juga mau memberikan kontribusi terhitung tahun 2012 sampai 2016. Jumlah kontribusi jelasnya, akan dihitung dan disesuaikan berdasarkan hasil appraisal. "Nilainya sedang dihitung mempertimbangkan hasil appraisal. Tapi kami belum tahu kapan keputusan pusat akan keluar. Anggarannya sudah disiapkan kok, hanya belum diputuskan saja," katanya.
Menurut Ardita, sebenarnya pembelian aset pemprov tidak berdampak langsung dengan pengembangan BIL. Ada atau tidaknya aset pemprov, bukan menjadi hambatan maupun pendukung dalam mengembangkan BIL.
Persoalan aset tegasnya, hanya pada ranah administratif saja. Aset daerah tidak terlalu substansial dalam rencana pengembangan BIL kedepan. "Ini hanya masalah administratif saja, tidak direct ke pengembangan BIL. Misalnya kalau ada yang mau kita perbaiki di aset pemprov, kita harus koordinasi. Kalau sudah kita beli kan tidak usah koordinasi, itu saja sih. Karena kalau soal pengembangannya, kita punya strategi lain," ujar Ardita.
Untuk pengembangan BIL kedepan, direncanakan tahun 2017 akan dilakukan pembangunan dua appron pesawat besar. Jumlah dana yang akan digelontorkan mencapai Rp 78 miliar. Pembangunan appron sangat penting, untuk mengantisipasi semakin banyaknya penumpang.
Selain itu, appron yang besar dibangun agar bisa digunakan oleh pesawat yang ukurannya besar. Kemajuan pariwisata NTB sangat membutuhkan fasilitas pendukung seperti kesiapan bandara. "Tahun ini saja penumpang yang kami hitung meningkat 33 persen dibandingkan tahun lalu," ungkap Ardita.
Pekerjaan saat ini ujarnya, memperbanyak rute yang langsung ke luar negeri. Saat ini lanjut Ardita, penerbangan langsung dari luar negeri masih minim. "Kita sedang komunikasikan dengan Garuda, Emirates juga sudah datangi kami minta data," tutupnya.
Anggota komisi II DPRD NTB, H Burhanudin meminta PT Angkasa Pura untuk tidak terlalu lama memutuskan nilai pembelian aset. Mengingat, penjualan maupun jumlah kontribusi telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017.
Menurut Burhanudin, Angkasa Pura I harus setuju dengan nilai pembelian Rp 106 miliar. Apalagi jumlah tersebut sudah jauh merosot dibandingkan hasil appraisal sebelumnya. "Kita minta jangan diturunkan harganya, itu saja sudah murah sekarang. Angkanya juga sudah masuk APBD, jangan sampai keuangan kita terganggu karena masalah ini," ucapnya. (zwr)
