PSU 53 TPS Berjalan Lancar, Kasus Parado Jadi Atensi

MATARAM – KPU NTB telah melaksanakan monitoring proses pemungutan suara ulang (PSU) di 8 kabupaten/kota di NTB, Sabtu (24/2).
Dalam monitoring tersebut, PSU telah berjalan lancar dan sesuai mekanisme. Di antaranya di Kota Mataram 6 TPS, Lombok Utara 1 TPS, Lombok Tengah 2 TPS, Lombok Timur 2 TPS, Sumbawa 6 TPS, Dompu 1 TPS, Kota Bima 1 TPS dan Bima 34 TPS.

Proses PSU di Kota Mataram tepatnya di Kecamatan Selaparang dan Kecamatan Sandubaya disupervisi langsung oleh Anggota KPU Republik Indonesia Betty Epsilon Idros beserta jajaran Sekretaris Jenderal KPU dan KPU NTB. “Jika diakumulasi jumlah seluruh TPS yang melakukan PSU sebanyak 53 TPS,” kata Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid.
Menurutnya, PSU di NTB ada dua penyebab. Pertama ada warga yang menyalurkan pilihan pada 14 Februari 2024, namun beralamat tidak sesuai dengan alamat di KTP. Harusnya pemilih mengurus pindah memilih jika ingin menyalurkan hak pilih.

Baca Juga :  SK Pengangkatan Farin Jadi Wakil Ketua DPRD NTB Terbit

Kedua akibat pengurusakan TPS. Hal ini terjadi di Kabupaten Bima, Kecamatan Parado. “Pengerusakan TPS ini menyebabkan kotak suara, formulir-formulir, surat suara dan kelengkapan TPS lainnya terbakar,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota KPU NTB Mastur mengungkapkan, KPU sebagai penyelenggara pasti tetap memastikan berjalannya PSU sesuai dengan aturan dan mekanisme berlaku.

Sebab itu, pihaknya tidak ingin kejadian serupa seperti di Kecamatan Parado Kabupaten Bima terulang kembali. Pasalnya, kasus seperti itu akan mudah dipelajari oleh caleg yang kalah raihan suara, dengan mempergunakan cara-cara jahat agar dapat meraup suara sebanyak mungkin. “Kita tidak ingin kasus di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima itu menjadi contoh bagi mereka yang jahat dan bagi mereka yang baik,” ucapnya.

Bagi mereka yang jahat, mereka akan memaksa terjadi PSU, maka pihaknya benar-benar melihat kasus Parado itu harus ditangani dengan serius. Ia menilai, PSU itu tidak mudah untuk dilakukan. Apalagi ada ekses lain seperti menimbulkan gejolak atau pertikaian yang lebih luas, akibat perbedaan hasil sebelum maupun setelah PSU. “Jangan sampai PSU itu mudah sekali dilakukan,” tegasnya.
Diungkapkan, jika penyebab PSU ini tidak dipelajari dengan baik, maka hal itu akan terjadi berulang-ulang dan akan dimanfaatkan untuk melakukan operasi-operasi bagi para caleg yang tertinggal raihan suara dengan cara intimidasi dan lainnya.

Baca Juga :  Bawaslu Rekrut 16.253 Pengawas TPS

“Begitu dia lihat calonnya kalah di hasil rekap TPS misalnya, maka pergerakan kotak suara dari TPS ke kecamatan, bisa saja dibakar oleh orang untuk memaksa PSU,” terangnya.

Sebab itu, pihaknya akan mendalami untuk antisipasi perilaku seperti itu, dalam mengamankan kotak suara yang sangat vital dalam pemilu. “Kasus di Parado jadi pembelajaran, agar kasus serupa tidak terulang lagi,” ungkapnya. (yan)

Komentar Anda