MATARAM – Pembangunan proyek terminal haji/TKI yang mendapat sorotan dari komisi IV DPRD NTB, mendapat tanggapan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi NTB. Pasalnya, proyek yang telah menelan belasan miliar uang rakyat tersebut masih belum difungsikan hingga saat ini. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi NTB, Lalu Bayu Windia mengakui bahwa proyek tersebut belum berfungsi selama ini. Namun hal itu disebabkan proyek tersebut belum tuntas dikerjakan. “Insya Allah tahun depan sudah berfungsi, ini sedang kita selesaikan pengerjaannya tahun ini,” kata Bayu kepada Radar Lombok, Senin kemarin (21/8).
Dikatakan, pekan ini proses pembangunan proyek tersebut dilanjutkan. Jumlah anggaran yang disediakan mencapai Rp 3 miliar. Namun, berdasarkan hasil lelang, pemenang tender akan menghabiskan anggaran hanya sekitar Rp 2,7 miliar. Bayu yakin, terminal haji/TKI bisa tuntas dikerjakan tahun ini. Mengingat, anggaran yang ada sudah cukup untuk memperbaiki dan melengkapi berbagai fasilitas yang dibutuhkan. “Minggu ini sudah mulai pengerjaannya lagi, gak mangkrak kok,” ucapnya.
Dana sebesar Rp 3 miliar yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2017, digunakan untuk memperbaiki beberapa bangunan yang telah rusak. Mengingat, bangunan yang ada saat ini telah ada sejak beberapa tahun lalu.
Selain itu, berbagai fasilitas seperti pos jaga, jendela dan kebutuhan lainnya juga belum ada. Berbagai kekurangan itulah yang harus dilengkapi agar terminal haji/TKI bisa difungsikan dengan baik. “Tahun ini bisa kok selesai, makanya ini dalam proses finishing,” ujar Bayu.
Apabila terminal haji/TKI telah tuntas dikerjakan, langkah selanjutnya memikirkan personil yang bertugas di tempat tersebut. Dishub hingga saat ini belum menentukan pihak mana yang akan mengelolanya. “Mungkin akan kita pihak ketigakan nanti, kita lihat saja kedepannya,” ucap Bayu.
Setelah petugas lengkap, berikutnya terminal tersebut harus jelas pemanfaatannya. Dishub tidak bisa memutuskan sendiri. Mengingat, banyak pihak yang akan terlibat sehingga harus duduk bersama terlebih dahulu membicarakannya.
Sesuai dengan nama proyek tersebut, direncanakan pemanfaatannya akan digunakan oleh para calon jamaah haji. Namun karena bulan haji hanya sekitar dua bulan, maka masyarakat NTB yang melakukan umrah juga bisa memanfaatkannya.
Tidak sampai disitu, para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) akan lebih dimudahkan apabila terminal tersebut telah berfungsi. TKI yang pulang pergi juga bisa dicek kembali kesehatannya. “Itu urusan nanti lah soal fungsi, yang jelas tahun depan sudah berfungsi,” yakinnya.
Proyek terminal haji/TKI telah dimulai sejak tahun 2011 lalu. Sudah 6 tahun proyek tersebut ada. Jumlah uang rakyat yang telah dihabiskan mencapai Rp 11 miliar. Kemudian diberikan suntikan dana Rp 3 miliar tahun ini, sehingga totalnya mencapai Rp 14 miliar.
Tahun 2016 lalu, proyek tersebut memang mangkrak. Pemprov NTB tidak menganggarkannya tanpa alasan yang jelas. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya proyek tersebut mau dituntaskan dengan cara penambahan anggaran. “Seharusnya cepat dikerjakan, ini malah baru mulai,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani.
Nurdin bahkan pesimis proyek tersebut bisa tuntas tahun ini. Mengingat, waktu yang pendek bisa saja tidak cukup untuk proses finishing. “Jujur, saya pesimis bisa tuntas. Apalagi bisa berfungsi tahun depan. Tapi kalau itu bisa, tentu kita sangat bersyukur. Mari kalau gitu kita upayakan bersama bicar cepat bisa berfungsi,” kata Nurdin. (zwr)
