SELONG- Proyek pembangunan Ruang Terbuka Publik (RTP) di eks pertokoan Pancor tidak berjalan mulus. Proyek yang ditangani Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB dengan anggaran sekitar Rp 2,5 miliar melalui program “Kotaku” ini kondisinya mangkrak.
Dari pantauan koran ini di lokasi proyek, tidak ada aktivitas pekerjaan apapun dan yang terlihat hanya alat berat yang ditinggalkan oleh pihak kontraktor. Kondisi proyek terbengkalai dan telah berlangsung kurang lebih selama satu bulan. Progres pembangunan fisik pun hanya fondasi yang telah rampung. Mandeknya pembangunan RTP ini juga dipertanyakan oleh warga setempat.
Kepala Bappeda Lotim, Hj. Baiq Miftahul Wasly ketika dikonfirmasi terkait mangkraknya proyek tersebut mengaku, pengerjaan proyek ini sepenuhnya bukan kewenangan Pemkab Lotim. Ini adalah proyek program “Kotaku” yang ditangani langsung oleh BPPW NTB yang merupakan perpanjangan tangan Kementerian PUPR.” Kalau berkaitan dengan teknis kami tidak pas untuk menjelaskan. Apalagi ini mereka yang punya uang,” ungkapnya kemarin.
Yang pasti lanjutnya, untuk kejelasan dan kelanjutan proyek ini pihaknya telah berupaya menjalin koordinasi dengan koordinator BPP yang ada di Lotim. Termasuk juga memastikan proyek akan dilanjutkan kembali. Terlebih lagi terang Wasly, proyek RTP ini juga dikerjakan satu paket dengan proyek perpipaan dan penataan saluran sangkon di Keluarkan Pancor. Dan pengerjaan dua proyek tersebut saat ini juga dihentikan.” Termasuk juga secara tertulis kita meminta progres laporan pekerjannya. Tapi sampai saat ini kita belum menerima jawaban. Soalnya masih sedang dikoordinasikan di internal BPP,” terangnya.
Meski proyek ini ditangani langsung oleh BPP, namun Pemkab Lotim tetap punya kewenangan untuk memantau perkembangan dan progres pengerjaan proyek tersebut. Terlebih lagi proyek ini ditargetkan rampung Oktober mendatang.” Makanya kita akan terus menjalin koordinasi dengan mereka. Nanti kita akan lihat seperti apa perkembangannya. Karena gimana pun pengerjaannya harus selesai,” tegasnya.
Anggaran Rp 2,5 miliar dari pusat diakuinya memang belum mencukupi untuk merampungkan proyek ini. Terlebih total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 7,5 miliar. Karenanya Pemkab Lotim berencana mengalokasikan anggaran tambahan di APBD mendatang.” Makanya kita akan tunggu pengerjaannya sampai akhir tahun. Baru setelah itu kita bisa mengambil ancang- ancang. Apalagi ini menjadi program prioritas maka bagaimanapun harus tuntas. Untuk itu kita akan mencoba bertemu langsung dengan pihak-pihak terkait baik yang ada di sini maupun yang ada di Mataram,” tutup Wasly. (lie)
