MATARAM – Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) melaksanakan berbagai proyek rehab jalan belakangan ini.
Proyek yang dilaksanakan menjelang lebaran tersebut membawa masalah bagi pengendara jalan. Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB, H Suharto menyoroti buruknya pengerjaan proyek rehab jalan protokol di Kota Mataram. "Ini memalukan, kita sangat menyangkan hasil pekerjaan proyek rehab jalan yang dilakukan Dinas PU NTB, sudah tidak rapi dan hasilnya juga tidak bagus,” ucapnya di gedung DPRD NTB, Kamis kemarin (30/6).
Selain itu, di beberapa titik jalan yang direhab, semua orang akan beranggapan pengerjaannya terkesan acak-acakan dan asal-asalan. Di sejumlah ruas jalan protokol di Kota Mataram misalnya, yang di kerjakan Dinas PU NTB banyak sisa pekerjaan rehab jalan yang masih berserakan di sana sini tanpa terurus. Padahal Kota Mataram adalah pusat ibu kota provinsi, para pengguna jalan pun menajdi terganggu karena debu dan kondisi jalan berserakan.
Pihaknya tidak ingin dengan cepat memvonis ada unsur kesengajaan. Namun kontraktor dan Dinas PU sudah seharusnya memberikan tanggungjawab. “Atau PU mungkin yang pengawasannya lemah, dibiarkan begitu saja kontraktor-kontraktor ini,” kesalnya.
Suharto selaku wakil rakyat yang duduk di Komisi IV merasa memiliki kewajiban untuk menyuarakan persoalan ini. Terlebih lagi ketika Dinas PU meminta anggaran, pemaparannya sangat bagus, namun ternyata jauh dari realita.
Politisi Hanura ini mengatakan, mestinya di tengah persiapan jalur mudik dalam rangka Idul Fitri tahun ini, seluruh jalan yang ada dalam keadaan bagus dan indah. Dalam artian, semua jenis pekerjaan jalan dan alat-alat berat sudah tertata rapi sehingga tidak mengganggu estetika, apalagi mengganggu lalulintas. "Coba lihat realitanya, jalan dibikin bertambah tidak enak. Ini harus dievaluasi serius, jangan sampai terulang lagi,” ungkap Suharto.
Anggaran Dinas PU NTB pada APBD 2016 paling gemuk, jumlahnya sebesar Rp 640 miliar lebih atau 17,9 persen dari pagu APBD yang nilainya hanya Rp 3,575 triliun. “Coba saja jalan sore-sore, seharusnya masyarakat bisa menikmati jalan raya tapi sekarang malah sebaliknya,” kata Suharto.
Parahnya lagi, untuk bidang bina marga yang memperoleh anggaran cukup besar mencapai Rp 207,5 miliar pada 2016 juga sangat mengecewakan. Berbagai program yang dilakukan justru terkesan tidak professional.
Dengan kondisi saat ini, Dinas PU secara lansung ataupun tidak lansung malah membuat malu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. “Yang malu tentu pimpinan daerah, kan merusak citra pemerintah kalau begini. Masyarakat dibikin kesal setiap hari,” ucapnya.
Tidak berhenti sampai disitu, anggaran yang besar ternyata juga tidak sepadan dengan realisasinya. Bahkan, Dinas PU salah satu dinas yang lelet dalam mengeksekusi anggaran. “Banyak masalah di PU ini, heran juga saya,” keluhnya.
Diungkapkan, dari 154 paket pengerjaan lewat Biro Administrasi Pembangunan dengan nilai Rp 460 miliar, masih ada 16 paket senilai Rp 25 miliar yang belum dilelang. "Anggaran yang sudah dieksekusi tidak berkualitas, masih banyak lagi anggaran nganggur. Gubernur harus berikan catatan khusus pada Dians PU ini,” pintanya. (zwr)
