Proyek Pasar Renteng Masuk Tahap Sosialisasi

Proyek Pasar Renteng Masuk Tahap Sosialisasi
KONSULTASI PUBLIK: Konsultan proyek pembangunan Pasar Renteng, ketika melaksanakan konsultasi public, sebagai bagian uji Amdal, Senin kemarin (28/10).( M.HAERUDDIN/RADAR LOMBOK)

Warga Keluhkan Limbah dan Drainase

PRAYA—Tahapan proyek pengerjaan Pasar Renteng di Kecamatan Praya, yang rencananya mulai dikerjakan Desember tahun ini, sudah mulai pada tahap sosialisasi Analisa Masalah Dampak Lingkungan (Amdal). Dimana Dinas Perumaahan dan Permukiman (Perkim) Loteng, menggandeng tim untuk melakukan kajian.

Tim konsultan publik dari PT Ayung Ningrat Mpiro Mental ini mengundang berbagai element masyarakat, untuk mendengar secara langsung keluhan terhadap dampak yang ditimbulkan ketika dilakukan pembangunan. Hasilnya, masyarakat sekitar banyak yang mengeluhkan limbah yang berada di pasar tersebut, hingga tidak berfungsinya drainase di pasar itu.

Warga Renteng, H Subhani menegaskan bahwa selama ini banyak masalah yang dihadapi oleh warga, semenjak adanya pasar tersebut. Dimana limbah pasar tidak jarang masuk ke pekarangan rumah warga. Mengingat sampah yang berserakan di tempat itu tidak jarang dibiarkan menumpuk hingga membusuk.

“Limbah pasar ini tidak bisa masuk ke saluran irigasi yang dibuat. Hal itulah yang membuat limbah masuk dan mengganggu permukiman warga. Bahkan setiap hujan kita selalu terkena dampak banjir akibat sampah yang tidak terurus,” ungkap H Subhani, saat mengikuti soslialisasi Amdal di Kantor Bupati Lombok Tengah, Senin kemarin (28/10).

Disampaikan juga, warga sebenarnya mendukung program dari pemerintah untuk membangun pasar yang akan menghabiskan anggaran hingga Rp 145 miliar, dengan menggunakan sistem multiyers itu. Hanya saja, perlu difikirkan juga bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan adanya proyek itu. “Untuk itu kita berharap agar sampah yang ada diperhatikan. Jangan sampai menumpuk di wilayah kami, dan jangan sampai ketika hujan malah air meluas ke wilayah kami,” pintanya.

Sementara warga lainnya, Achmad Mawardi menegaskan agar ke depan saat pembangunan melibatkan warga lokal. Disatu sisi, agar pemerintah memikirkan rencana relokasi terhadap sekitar 1000 pedagang itu. Pasalnya saat ini ada rencana dari Pemda akan kembali melakukan relokasi, padahal sebelumnya sudah dilakukan.

“Pembangunan ini memang mengejutkan, sekaligus menggembirakan. Kami gembira karena setelah terkena musibah, kami dibangunkan lokasi yang bagus. Sementara kita kaget, karena akan direlokasi kembali. Dan ini membutuhkan tenaga dan fikiran, serta dana untuk kami mengangkut barang- barang kami,” terangnya.

Sementara itu, Kasi Perencanaan di Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Lombok Tengah, Baiq Citra Dewi Widiantari menegaskan, bahwa kedepan dalam pembangunan pasar ini, maka lebih mengedepankan bagaimana peran aktif dari masyarakat. Untuk itu, pihaknya melakukan uji publik agar bisa mengetahui hal apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat.

“Bahkan untuk para pedagang maka akan diutamakan kepada para pedagang yang sudah ada, dan untuk drainase memang ini menjadi tugas kami. Sehingga kami meminta keterlibatan semua pihak untuk memberikan informasi jika ada permasalahan. Dan kita sudah desain semaksimal mungkin untuk mengatasi permasalahan sampah ini,” terangnya.

Sementara itu, konsultan publik dari PT Ayung Ningrat Mpiro Mental, Radjali Amin menegaskan bahwa peroses Amdal ini merupakan sebuah amanah dari regulasi yang ada, dan wajib dilakukan konsultasi publik sebelum proyek atau kegiatan dilaksanakan. Dimana hal itu dilakukan untuk mendengar masukan langsung dari masyarakat.

“Kita harus persentasekan sama masyarakat, kita mau ngapain disini. Jadi kita melihat apa permasalahan yang harus kita selesaikan, jangan sampai terjadi konflik. Karena bagian dari Amdal mengelola dampak negatif agar tidak berlebihan, justru akan menambah dampak positif,” ungkap Radjali Amin.

Berbagai masukan dari warga itu kemudian akan dijadikan sebagai rujukan agar ke depan pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Termasuk bagaimana melibatkan mereka dalam proses pembangunan itu. “Untuk memitigasi masyarakat, maka perlu pendekatan sosial ekonomi. Termasuk bermitra dengan lembaga. Kalau ada masukan, maka hal itu akan kita sampaikan,” terangnya. (met)

Komentar Anda