Proyek Labuhan Haji Diloloskan, Dewan Lombok Timur Tuai Kritikan

Proyek Labuhan Haji
LABUHAN HAJI: Suasana di Pelabuhan Labuhan Haji yang akan dilaksanakan proyek pengerukan kolam labuhnya pada tahun 2018 mendatang. (DOK/RADAR LOMBOK)

SELONG—Anggaran proyek pengerukan Kolam Labuh Pelabuhan Labuhan Haji sebesar Rp 40 miliar yang telah diusulkan di APBD 2018 mendatang, akhirnya  disetujui oleh Dewan Lotim. Ini setelah APBD 2018 disahkan dalam sidang parpurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lotim beberapa waktu lalu.

“Makanya perlu kita awasi anggota DPRD ini. Kenapa mereka kembali bisa meloloskan anggaran untuk Labuhan Haji. Padahal itu tidak ada manfaatnya,” kritik Ketua Forum Rakyat Bersatu (FRB) Lotim, Eko Rahady, Rabu kemarin (6/11).

BACA JUGA :  PPK Bantah Labuhan Haji Terkendala Amdal

Padahal sebelumnya, proses pembahasan usulan anggaran untuk proyek Labuhan Haji itu sempat berjalan alot. Bahkan kalangan Dewan juga sempat menyatakan ada peluang untuk tidak meloloskan usulan anggaran proyek pengerukan itu. Dengan alasan meski telah beberapa kali dianggarkan di APBD sebelumnya, toh proyek Labuhan Haji ini selalu gagal dikerjakan.

Belum lagi ditambah sekelumit masalah lainnya. Tapi nyatanya, toh Dewan begitu mudah  meloloskan anggaran untuk pengerukan proyek Labuhan Haji tersebut.

Menurutnya, anggaran sebesar Rp 40 miliar itu dianggap nilainya sangat besar. Jika anggaran sebesar ini dialihkan ke program prioritas lainnya yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, tentu itu akan sangat lebih baik.

Misalnya dialihkan untuk penanganan perbaikan terhadap kerusakan sejumlah infrastrktur akibat banjir bandang di tiga kecamatan di Lotim beberapa waktu lalu. Atau dialokasikan untuk peningkatan kwalitas pendidikan dan kesehatan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Lotim itu sendiri.

“Harusnya itu dianggarkan untuk penanganan bencana, atau dialokasikan untuk perbaikan kwalitas pendidikan dan kesehatan. Bukan ke pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji. Karena itu (hanya) membuang anggaran,” sengit Eko.

Disampaikan, dalam membangun infrastruktur tentu juga harus diimbangi dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM). Termasuk Pelabuhan Labuhan Haji ini. Semestinya Pemkab Lotim terlebih dahulu mengutamakan SDM masyarakat yang ada di sekitar itu. Kalau SDM sudah mumpuni, maka tidak ada persoalan jika mau dibangun infrastruktur apapun.

BACA JUGA :  PT GKN Ogah Kembalikan Uang Muka Proyek Labuhan Haji

“Dan juga kalaupun Labuhan Haji dianggarkan, disana itu juga tidak pernah aman. Orang juga kesana butuh kenyamanan. Bagaimana membangun dulu SDM masyarakat disana. Jangan infrastruktur saja dibangun, tapi pembangunan SDM masyarakatnya tidak ada,” ketusnya.

Eko pun mencurigai, lolosnya kembali anggaran proyek pengerukan Labuhan Haji, tak lepas karena adanya “main mata” antara eksekutif dan legislatif. Alasannya, sudah jelas-jelas proyek Labuhan Haji beberapa kali bermasalah sejak mulai dikerjakan. Belum lagi uang muka kurang lebih sebesar Rp 6 miliar yang telah diserahkan ke kontraktor, tapi sampai saat ini tak kunjung dikembalikan.

Namun berbagai persoalan itu, nyatanya tidak dijadikan pertimbangan oleh pihak Dewan Lotim. “Saya katakan seperti itu, karena kita peduli dengan Lotim. Makanya kita risih. Dan apa sih pembangunan signifikan di Lotim ini yang bisa  memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” geram Eko.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori, menyampaikan berbagai  pertimbangan Dewan meloloskan anggaran proyek pengerukan kolam labuh di Pelabuhan Labuhan Haji. Disampaikan bahwa proyek Labuhan Haji ini merupakan salah satu program prioritas Bupati Lotim, Ali BD, seperti tertuang dalam  visi dan misinya.

Karenanya, di sisa masa jabatan Bupati Lotim yang tinggal kurang dari setahun lagi. Mereka pun memberikan kesempatan kepada Pemkab Lotim untuk bisa menuntaskan proyek tersebut. “Karena itu sudah menjadi komitmennya. Dan juga Pemkab ngotot untuk menganggarkan. Makanya kita berikan kesempatan,” ujarnya.

Pembahasan hingga diloloskan anggaran untuk Labuhan Haji ini lanjutnya,  tidak segampang itu. Melainkan semua telah melalui pertimbangan dan kajian yang detail dari kalangan Dewan. Dimana sejumlah persyaratan telah diberikan ke eksekutif sebagai bukti, kalau mereka betul-betul punya komitmen bisa menuntaskan proyek Labuhan Haji.

“Syarat yang kita berikan itu proyek tidak boleh terulang kembali (gagal) seperti yang sebelumnya. Begitu juga dengan Amdal, proses lelangnya, dan rekanan yang dimenangkan, supaya jangan sampai bermasalah. Jadi saya rasa semuanya sudah ketat,” ujarnya.

BACA JUGA :  Bank Penjamin dan Kontraktor Resmi Digugat

Namun jika semua syarat yang telah diberikan itu tidak bisa dilaksanakan. Maka mereka meminta supaya proyek pengerukan tidak dilaksanakan. Jangan sampai proyek ini kembali gagal seperti yang terjadi sebelumnya. Dan mereka juga sebut dia harus bisa belajar dari pengalaman yang telah terjadi sebelumnya.

“Jadi mau tidak mau mereka harus melaksanakan syarat-syarat itu. Kan mereka bisa belajar dari pengalaman yang kemarin. Kalau itu terulang kembali, berarti mereka tidak bekerja. Makanya nanti ketika pertengahan tahun kita akan melakukan evaluasi kembali,” ulas Daeng.

Terpisah, Kabag Humas Pemkab Lotim, Ahmad Subhan mengaku sejak awal Pemkab Lotim sudah berkomitmen untuk bisa menuntaskan proyek pengerukan Kolam Labuh Pelabuhan Labuhan Haji. Inilah yang menjadi asalan Pemkab untuk menganggarkan kembali di APBD 2018 mendatang.

Pemkab tetap yakin, jika anggaran pengerukan untuk 2018 itu akan bisa tuntas dilaksanakan. Namun untuk mencapai itu, maka perencanaannya harus sesuai dengan pengerjaan.

“Tertundanya pelaksanaan pengerjaan di 2017, itu akan menjadi pembelajaran. Sehingga Pemda tetap optimis dapat menuntaskannya di 2018 mendatang. Ini sudah menjadi komitmen Bupati dan Wakil Bupati untuk bisa segera menuntaskannya. Nanti kalau bisa berfungsi, maka akan optimal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Subhan. (lie)