MATARAM — Adanya permintaan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur (Lotim), agar pengerjaan proyek Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) NTB di eks Pasar Paok Motong untuk dievaluasi. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, Pathul Gani menegaskan bahwa pengerjaan KIHT NTB sudah selesai dan tuntas.
“Masalah KIHT NTB ini sudah clear, tinggal pemanfaatannya. Insha Allah target operasional tahun ini,” tegas Pathul Gani, saat dikonfirmasi Radar Lombok, Rabu kemarin (5/4).
Gani menegaskan bahwa pengerjaan proyek KIHT NTB di eks Pasar Paok Motong tidak serta merta langsung dibangun. Sebelumnya sudah ada persetujuan dari Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, sehingga tidak ada lagi permasalahan dalam proyek tersebut.
“Tanya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dong. Yang penting dokumennya sudah kita terima, dan Bupati Lombok Timur setuju KIHT NTB dibangun. Demikian Sekda Lombok Timur juga setuju,” jelas Pathul.
Termasuk soal pengerjaan KIHT NTB yang disebut telah melewati target. Gani mengklaim pengerjaan KIHT NTB sebenarnya sudah selesai dilakukan pada 14 Januari 2023 lalu, dan direncanakan akan beroperasi pada Maret 2023.
Hanya saja harus mundur (operasional) karena adanya regulasi terkait pengelolaan dan pengembangan KIHT NTB, hingga kendala teknis berupa keberadaan peralatan.
“Kan masih musim hujan. Jadi mana yang perlu diperbaiki sedang diperbaiki. Sekarang masa pemeliharaan selama 6 bulan,” tambah Pathul.
Saat ini lanjutnya, masih tahap pemeliharaan selama enam bulan ke depan. Baru kemudian bisa dioperasionalkan tahun ini. Namun sebelum dioperasionalkan, para pelaku usaha juga harus diberikan bimbingan teknologi, sehingga membutuhkan proses dan waktu yang lama. “Pokoknya semuanya clear, dan Insha Allah KIHT NTB bisa beroperasi tahun ini,” tegas Pathul.
Seperti diberitakan sebelumnya, pengerjaan proyek KIHT NTB di eks Pasar Paokmotong Kecamatan Masbagik, belum sepenuhnya tuntas. Sehingga hal ini mendapat perhatian dari DPRD Lombok Timur, dan mendorong pengerjaan proyek ini agar segera dievaluasi.
Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, H. Daeng Paelori mengatakan pengerjaan proyek KIHT NTB tersebut, saat ini sudah lewat dari target pengerjaan. Sehingga pihak Dewan Lotim meminta pemilik proyek, dalam hal ini Pemprov NTB, untuk segera mengevaluasi.
“Kan ada batas waktu pekerjaannya. Apakah tidak ada prestasi atau sebaliknya. Seharusnya yang punya uang yang harus mempertanyakan hal ini,” ujar Daeng.
Molornya pengerjaan proyek ini menurutnya merugikan. Terlebih lokasi bangunan KIHT NTB ini merupakan eks Pasar Paokmotong. “Bangunan yang seharusnya kita gunakan pada Maret tahun 2023 ini, justru digunakan tahun 2024. Tentu banyak hal yang dirugikan. Karena lokasi yang kita bangun tidak bisa dimaksimalkan,” tandasnya. (cr-rat)
