Proyek Jalan Pinggir Pantai tak Jelas

Proyek Jalan Pinggir Pantai tak Jelas
JALAN : Wali Kota Mataram H. Ahyar ABduh saat meninjau proses awal rencana pembangunan jalan pesisir belum lama ini. (Dok/Radar Lombok)

MATARAM-Rencana pembangunan jalan pinggir pantai sepanjang sekitar 9 kilometer belum jelas. Rencana ini masih menggantung di Balai Jalan Nasional (BJN). Ihwal Detail Enggenering Design (DED) dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sudah selesai disiapkan Pemkot Mataram.

Kepala Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Mahmuddin Tura menjelaskan, jalan yang nantinya akan menghubungkan Mataram dengan Lombok Barat dan KLU masih dalam penanganan BJN. “ Kita menunggu dari BJN soal kelanjutan pembangunan jalan pinggir pantai tersebut,” ungkapnya.

Persyaratan-persyaratan yang diminta BJN sudah diserahkan, salah satunya dokumen DED dan AMDAL. Di dalam dokumen AMDAL, jalan tersebut disebut program port to port dan direncanakan dikerjakan secara bersama  oleh pemerintah dan beberapa kabupaten yang terhubung.”Saat ini Pemkot tinggal menunggu kelanjutan dari BJN dan Pemprov NTB, karena jalan ini lintas kabupaten,” ujarnya.

Rencana pembangunan jalan ini sudah masuk di RPJMN. Dia menilai penggunaan konstruksi jalan layang jauh lebih baik karena pembangunan jalan layang akan membuat tiang panjang di sepanjang pinggir pantai yang bisa berfungsi sebagai pemecah gelombang. “Dengan demikian, tiang panjang jalan layang bisa mengantisipasi terjadinya abrasi pantai dan gelombang pasang yang selalu menjadi masalah setiap musim angin barat,” katanya.

Menurut rencana, pembangunan jalan itu tidak hanya di sepanjang Pantai Ampenan melainkan akan terus hingga ke Pelabuhan Lembar Lombok Barat dan Kayangan di Kabupaten Lombok Timur. “Dengan demikian, ke depan jalan pinggir pantai akan menjadi akses jalan bypass untuk memudahkan wisatawan menuju objek wisata di daerah ini,” katanya.

Infrastruktur merupakan salah satu penunjang kemajuan sebuah daerah. Untuk itu terus dilakukan pembangunan, terutama jalan. Sementara itu Kepala Bappeda Provinsi NTB Ridwansyah menjelaskan, jalan port to port lintas kabupaten ini tetap menjadi prioritas. Rencananya pada tahun 2018 akan dilakukan studi kelayakan.” Insya Allah jalan port to port tetap jadi prioritas,” ungkapnya terpisah.

Sementara itu pengerjaan proyek jalan lingkungan terus dikebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Sejumlah ruas jalan lingkungan yang tidak dikerjakan tahun lalu kini sudah mulus.

Perbaikan jalan lingkungan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 69 miliar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Mataram H. Mahmudin mengatakan, perbaikan jalan dibeberapa titik telah tuntas. Proyek ini tersebar di enam kecamatan. Di Kecamatan Cakranegara misalnya, semua titik jalan telah diperbaiki.  “ Kondisi jalan lingkungan sekitar 30 kilometer itu saat ini kondisinya rusak sedang dan harus segera ditingkatkan menjadi hotmik,” katanya.

Dikatakannya, peningkatan jalan lingkungan itu merupakan program peningkatan jalan lanjutan program tahun 2016 yang menyebar di enam kecamatan. Program peningkatan jalan tahun 2016 sepanjang 30 kilometer sudah rampung, maka kondisi jalan di Kota Mataram dapat dikatakan 99 persen baik.

Tahun ini proyek dominan di Kecamatan Cakranegara. “ Kita terus lakukan evaluasi pengerjaan jalan lingkungan. Kualitas tetap menjadi hal utama,” tegasnya.

Jumlah paket proyek untuk jalan ada 19 paket. Sedangkan saluran irigasi senilai Rp 4,2 miliar. Beberapa proyek ditargetkan tuntas pada pertengahan dan akhir Agustus ini. (ami/dir)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid