MATARAM – Beberapa proyek Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB yang dibiayai dengan anggaran puluhan miliar menjadi sia-sia.
Pasalnya,proyak ini masih saja mangkrak dan tidak jelas nasibnya. Salah satu proyek yang sampai saat ini mangkrak adalah terminal haji/TKI di Bandara Internasional Lombok (BIL). Proyek tersebut telah menelan anggaran mencapai Rp 11 miliar. Belum lagi untuk biaya-biaya pembangunan akses jalan.
Proyek ini bahkan telah berujung ke ranah hukum, namun tidak ada upaya serius Dishub untuk melanjutkannya kembali. “Kita masih diskusikan mencari format seperti apa untuk melanjutkannya, kita akui memang tahun ini tidak ada kegiatan disana,” kata Kepala Dishubkominfo, Lalu Bayu Windia Jumat kemarin (12/8).
Diakui Bayu, tahun 2016 ini tidak ada kucuran dana lagi untuk menuntaskan proyek terminal haji/TKI. Begitu juga dengan APBD Perubahan 2016, tidak ada usulan untuk dianggarkan. “Insya Allah tahun 2017 kita lanjutkan, masih kita cari format dan diskusikan seperti apa kelanjutannya,” ujar Bayu.
Proyek-proyek mangkrak saat ini memang warisan dari pejabat sebelumnya Agung Hartono. Hal ini pernah menjadi sorotan tajam anggota DPRD NTB.
Selain terminal haji/TKI di BIL, proyek dermaga Telong-Elong di Lombok Timur juga tidak ada perkembangan signifikan. Anggaran yang digelontorkan dari pusat dan daerah cukup banyak. Tetapi bernasib sama karena tidak dilanjutkan. Uang daerah yang telah digunakan mencapai Rp 14 miliar, belum terhitung bantuan dari pusat juga yang pernah digelontorkan. “Tahun 2016 ini kita hanya lakukan pemagaran saja disana,” jawab Bayu.
Proyek dermaga Telong-Elong terangnya, membutuhkan dana yang besar untuk dilanjutkan. Seperti apa nantinya penggunaan dan kelanjutannya masih dilakukan kajian oleh Bayu selaku pejabat baru. “Butuh dana besar untuk melanjutkannya, kita akan lihat lagi,” ucapnya.
Pada akhir tahun lalu, ketika Dishubkominfo dipegang oleh Agung Hartono, untuk melanjutkan proyek Dermaga Telong-Elong membutuhkan dana sekitar Rp 60 miliar lagi. Namun secara manfaat, apabila proyek ini tuntas akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat dan mempermudah akses ke berbagai wilayah.
Sekretaris Komisi IV DPRD NTB Nurdin Ranggabarani menilai pejabat Dishubkominfo sangat telat apabila akan melakukan kajian dan diskusi. Pasalnya hal tersebut telah dilakukan sejak lama, baik itu peruntukannya maupun estimasi biaya yang dibutuhkan.
Hal yang paling penting saat ini segera melanjutkan proyek tersebut agar bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Jangan sampai uang rakyat yang telah dikucurkan menjadi sia-sia karena ketidakbecusan pejabat itu sendiri. “Kok sekarang mau didiskusikan, lanjutkan saja pengerjaannya. Rakyat sudah menunggu dari manfaat proyek itu,” ujar Nurdin. (zwr)
