Nurdin mengkritik Dinas PU yang kurang gesit melakukan koordinasi dan pengawalan di pemerintah pusat. Seharusnya, tahun 2017 pembangunan bypass Lembar-Kayangan sudah dimulai. Namun anehnya, FS dan DED serta AMDAL saja belum rampung.
Setelah ketiga hal itu jadi, belum lagi pemerintah daerah harus berbicara pembebasan lahan yang tentunya tidak mudah. “Bingung juga saya ini dengan Jokowi, kok ucapannya tidak dilaksanakan oleh jajarannya. Dulu juga dia janji Rp 1,8 triliun untuk KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika, tapi tidak dipenuhi. Sekarang sudah janji lagi masa tidak bisa direalisasikan lagi,” ujarnya.
Oleh karena itu, Nurdin meminta Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, untuk tidak berdiam diri. Koordinasi harus dilakukan kembali untuk mempercepat dan mempertegas kejelasan proyek tersebut. “Pak Gubernur harus pertanyakan lagi ke Jokowi soal janjinya,” kata Nurdin. (zwr)
