Mengenai adanya kebijakan Kementerian Pertanian RI untuk tidak lagi mengalokasikan bantuan benih bawang merah bersubsidi kepada petani, Husnul memastikan hal tersebut tidak akan berdampak terhadap semangat petani untuk menanam bawang merah secara mandiri.
Petani pasti akan menanam bawang merah secara mandiri, meski tidak ada bantuan benih dari Kementan RI. Asalkan selama harga jual bawang merah di tingkat petani bagus dan menjanjikan, maka petani akan tetap menanam bawang merah.
“Sebenarnya untuk memberi pengamanan harga bawang merah di tingkat petani, Gubernur NTB sudah bersurat kepada Presiden RI, agar ada ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dengan nilai yang diajukan itu sebesar Rp18.500/kg. Tapi belum ada respon dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Husnul menyebut jika potensi lahan untuk ditanami bawang merah di Provinsi NTB mencapai 27 ribu hektar, yang tersebar di Kabupaten Bima, Sumbawa dan Lombok Timur. Hanya saja, dari 27 ribu hektar potensi lahan tersebut, yang sudah bisa dimanfaatkan di tahun 2017 baru 17 ribu hektar, dengan provitas mencapai 13 ton/hektar. Sementara untuk produksi bawang merah tahun 2017 mencapai 185 ribu ton. “Kita berharap kedepan pemerintah mengeluarkan harga acuan pembelian terendah, agar petani termotivasi untuk menanam,” harapnya.
Potensi areal tanam bawang merah di Kabupaten Bima mencapai 12.644 hektar yang tersebar di delapan kecamatan, diantaranya Sape, Lambu, Wera, Ambalawi, Woha, Belo, Monta dan Soromandi. Untuk penanaman bawang merah di musim hujan dilakukan mulai Oktober hingga Maret. Dimana luas areal tanamnya mencapai 600 hingga 1.000 hektar yang tersebar di wilayah Kecamatan Monta, sebagian Sape dan Lambu.
Untuk penanaman musim kemarau pertama areal tanamannya seluas 4.000 hektar (Ha) sampai 5.000 Ha. Dalam satu hektar bisa menghasilkan rata-rata 13 ton. Penanaman musim kemarau II luas areal potensial mencapai 4.300 Ha, sampai 5.300 Ha dengan hasil rata-rata 12,5 ton/Ha. Saat ini bawang merah asal Bima telah masuk pasar di sejumlah daerah di Indonesia, seperti di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Jawa Timur, NTT, Banjarmasin (Kalimantan Selatan) dan Papua, serta sekarang di DKI Jakarta. (luk/cr-dev)
