MATARAM – Persiapan menuju New Normal sektor pariwisata di NTB perlu dimatangkan, terutama penerapan teknis dari protokol penanganan pandemi virus Corona (Covid-19). Seperti adanya persyaratan polymerase chain reaction
(PCR) atau rapit tes dari eksternal tourism.
Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB H Lalu Moh Faozal mengatakan kawasan Tiga Gili (Trawangan, Meno, Air) di Kabupaten Lombok Utara dipilih sebagai percontohan persiapan menuju kenormalan baru New Normal, akan dilakukan secara bertahap.
“Di pembukaan (kawasan Tiga Gili) secara bertahap, karena memang pasar kita belum terbuka, apalagi yang domestik,” kata H Lalu Moh Faozal, Senin (8/6).
Nantinya, tahap awal pembukaan Tiga Gili dilakukan pembersihan pada 11 Juni mendatang. Untuk itu, prioritas juga ditujukan untuk mengatur keluar-masuk pekerja yang akan melakukan proses pembersihan properti di dalam kawasan. Dimana pekerja harus membawa hasil rapid test. Hanya saja, hal tersebut menjadi keluhan para pekerja, karena diminta melakuan tes tersebut secara mandiri. Sementara biaya yang dikeluarkan cukup besar.
“Itu kita mintakan untuk teman-teman supaya bisa digratiskan, tapi belum bisa. Kalau dia berharap dari pemerintah, cuma kita sampai hari ini belum menemukan formulasi untuk menggratiskan itu (rapid test),” katanya.
Sampai saat ini perusahaan diharapkan dapat menggkoordinasikan terkait dengan hal tersebut dengan pekerja. Mengingat, syarat untuk membawa hasil rapid test telah dikeluarkan juga oleh Pemda KLU dan Provinsi NTB. Dimana itu menjadi beban bagi perusahaan maupun pekerja.
“Itu risiko perusahaan. Sementara ini kita lihat seperti apa, karena pemerintah belum ada opsi,” ucapnya.
Terpisah, Ketua Gili Hotel Association (GHA) Lalu Kusnawan mengatakan, persiapan dibukanya Tiga Gili sebagai pilot project New Normal sangat membutuhkan dukungan pemerintah. Pihaknya telah menerima arahan langsung dari Bupati KLU. Arahan tersebut antara lain mengharuskan karyawan yang bekerja di Tiga Gili dengan KTP KLU diwajibkan membawa keterangan dari desa masing-masing tentang lokasi yang bebas Covid-19.
“Kedua, syaratnya itu ada surat kesehatan yang dikeluarkan di Puskesmas Pemenang dan Puskesmas Nipah,” katanya.
Ia berharap dengan adanya penerbitan surat di dua puskesmas tersebut, dapat menekan biaya rapid test terbilang cukup mahal. Sayangnya, penerapan hal tersebut diakui masih mengalami kendala.
“Hari ini ada laporan teman-teman (pekerja) di Puskesmas Nipah dan Pemenang tidak berani mengeluarkan surat kesehatan. Mereka diarahkan ke RSUD Tanjung, yang mana ada biayanya Rp 207 ribu – Rp 222 ribu,” sebutnya.
Menurutnya, hal tersebut cukup memberatkan baik untuk pekerja maupun perusahaan. Lantaran, dengan kondisi seperti ini tidak memungkin dari perusahaan bisa menanggung. Mengingat, jumlah pekerja dibutuhkan untuk mempersiapkan kenormalan baru di Tiga Gili tidak sedikit.
“Contoh saja, satu properti membutuhkan 5 orang karyawan untuk melakukan pembersihan, maka biaya dibutuhkan bisa mencapai Rp1 juta untuk rapid test. Bagaimana dengan yang karyawannya lebih banyak? Ini memberatkan dan membingungkan,” keluhnya.
Menurutnya, untuk menuju kenormalan baru dibutuhkan simbiosis mutualisme antara pemerintah dan pengusaha. Karena, cukup memberatkan bagi perusahaan maupun pekerja yang ada di Gili.
“Kita mau menuju kenormalan baru. Di saat seperti ini, harusnya pemerintah mendukung dengan memberikan kemudahan, itu saja sudah,” imbuhnya. (dev)
