Protes PB NW Soal Nota Kesepakatan, Kemenkum HAM: Sudah Dibaca dan Ditandatangani

Kepala Kanwil Kemenkum HAM NTB Haris Sukamto (DERY HARJAN/RADAR LOMBOK)

MATARAM–Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum HAM NTB  angkat bicara terkait  nota kesepakatan yang dilakukan antara Ketua PB NW RTGB KH Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani dengan Ketua PB NWDI TGB Dr HM Zainul Majdi, yang kini dipersoalkan.

Di mana PB NW mengaku belum menerima nota asli kesepakatan perdamaian antara PB NW dan PB NWDI beberapa waktu lalu. Kemudian ada nota kesepakatan yang dinilai tidak sesuai kesepakatan. Yakni pada poin 7 yang menyebutkan: “Terhadap Sekolah, Madrasah, Lembaga Sosial, dan Lembaga Dakwah lainnya, seperti Panti Asuhan, Asuhan Keluarga, Majelis Taklim yang bernaung dalam yayasan pendidikan yang dibentuk oleh kader, santri, dan Jamaah Nahdlatul Wathan, diberikan hak sepenuhnya untuk bebas memilih/bergabung dengan kepengurusan organisasi yang dipimpin pihak pertama (RTGB, red) atau pihak kedua (TGB, red) tanpa adanya intimidasi atau paksaan,”

BACA JUGA :  Gubernur NTB Raih Penghargaan dari Menteri PPPA

Kepala Kanwil Kemenkum HAM NTB Haris Sukamto mengatakan bahwa terkait nota asli kesepakatan perdamaian, pihaknya telah menyerahkannya kepada kedua belah pihak. “Sudah, kami sudah serahkan. Tim kami sudah  hadir di sana. Ada fotonya di saya,” ujar Haris ditemui di kantornya, Senin (12/4/2021).

Terkait kemudian ada penolakan  sebagian isi nota kesepakatan perdamaian  yang muncul setelah ditandatangani, Haris tidak mempersoalkannya. “Kalau beliau di sana tidak menerima kesepakatan ya monggo saja. Monggo saja itu begini, itu kesepakatan setiap lembarnya  itu dibaca dan ditandatangani oleh ketuanya, Kapolda, Danrem, dan Kajati. Apakah tidak legitimate?,” ujarnya.

BACA JUGA :  Wagub NTB: Mudik dalam Daerah Boleh, yang Penting Disiplin Prokes

Soal poin 7 lanjut Haris, juga menunjukkan bahwa tidak ada keberpihakan pada salah satunya. “Bahwa para kader yang telah dibina oleh teman-teman dari NW, karena ini sudah secara resmi ada NW dan ada NWDI silakan untuk memilih,” ujarnya.

Haris berharap hal ini tidak dipersoalkan. NW dan NWDI diharapkan bisa rukun kembali demi mengembalikan marwah pendirinya yaitu Maulana Syeikh TGH Zainuddin Abdul Majid. “Tujuan uatama bahwa mereka harus rukun kembali adalah kembalikan Marwah NW kepada aslinya. Yang sama-sama guyub untuk membangun NW ke depan,” tuturnya. (der)