Proses Sertifikasi Guru Dinilai Makin Lamban

Ilustrasi Sertifikasi Guru

MATARAM—Program Pendidikan Profesi Guru(PPG) bersubsidi yang digulirkan pemerintah sebagai pengganti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) berimbas pada lambannya prosesi sertifikasi guru. Bahkan akan menyebabkan kualitas para guru akan semakin menurun.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Muhammad Suruji mengatakan, program PLPG tahun ini sudah tidak ada. Yang ada hanya PPG.

Program ini dinilainya hanya akan menambah masalah di tataran guru. Bahkan menurutnya, kualitas guru sulit akan meningkat. Mengingat rasio jumlah yang akan disertifikasi sulit akan dikejar ke pusat.

“Program PPG ini justeru akan perlambat kualitas tenaga pendidik kita,” katanya, Jumat (2/6).

Kedepan, terangnya, tidak ada lagi PLPG yang dilaksanakan oleh perguran tinggi tertentu. Namun harus mengikuti PPG yang ditugaskan oleh Dirjen GTK.

Baginya, yang akan mempersulit para guru adalah, guru bisa mendapat sertifikat dengan swadaya dan sendiri melalui PLPG. Namun melalui PPG ini guru tidak akan mendapat swadaya atau masuk dengan sendiri. Melainkan harus menunggu pihak pusat berapa yang ditentukannya setiap daerah tertentu.

Melihat kondisi tersebut menurutnya akan mempersulit guru-guru yang disertifikasi. Ini karena pusat akan membatasi jumlahnya.

BACA JUGA :  Wali Murid Tuntut Guru Cabul Dipecat

Suruji mencontohkan, ada sekitar 500 ribu  guru yang akan di PPG, tapi nyatanya pemerintah hanya bisa menampung 10 ribu dalam PPG tersebut.

Lantaran itu, tentu prosesnya akan semakin lamban untuk guru yang belum disertifikasi. “Guru kita akan semakin sulit mendapat sertifikasi,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua PGRI NTB, H. Ali Rahim mengatakan, pelaksanaan PLPG tahun terakhir berlangsung pada tahun 2017, dengan jumlah yang diangkat sebanyak 40 ribu. Jumlah ini terdiri dari angkatan tahun 2005. Sementara untuk PPG untuk guru yang diangkat setelah 2005, menurutnya sangat keliru karena masih terdapat sebanyak 400 ribu.

Dalam hal ini bagi Ali, pemerintah dianggapnya tidak konsekuen dalam memperhatikan para guru yang memiliki hak mengikuti sertifikasi. Pemerintah semestinya pada tahun 2016 lalu, semua guru yang sudah disertifikasi tuntas 100 persen.

Kenyataannya, sampai saat ini dari jumlah yang ada jauh dari yang diharapkan. Praktis, pihaknya selaku ketua PGRI akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK), jika nanti Permendikbud yang sedang dirancang itu diberlakukan.

“Pemerintah ini tidak konsekuen dengan batas yang ditentukan. Lihat saja sertifikasi selesainya tahun 2017,” tutupnya. (cr-rie)