Proses Seleksi Sekda Dinyatakan Gagal

Muhammad Najib
Muhammad Najib (HERY MAHARDIKA/RADAR LOMBOK)

TANJUNG – Empat pendaftar jabatan Sekda Kabupaten Lombok Utara (KLU) dinyatakan tak memenuhi syarat administrasi oleh panitia seleksi (pansel). Atas dasar itu pula, proses seleksi dinyatakan gagal. Mengingat pendaftaran kali ini merupakan perpanjangan setelah sebelumnya tak ada yang mendaftar. “Berdasarkan hasil rapat internal tim pansel; memutuskan keempat pendaftar tidak memenuhi persyaratan sehingga proses seleksi dinyatakan gagal. Untuk kebijakan selanjutnya akan dikonsultasikan ke KASN seperti apa kebijakannya,” terang Kepala BKD-PSDM KLU Muhammad Najib kepada Radar Lombok, Senin (7/12).

Keputusan tim pansel sejatinya sudah diserahkan ke KASN. Tetapi ada kasus covid-19. “Saya sudah di Jakarta menuju KASN, tapi KASN tutup karena ada pegawainya reaktif sehingga belum bisa mendapatkan petunjuk,” katanya.

Oleh karena itu, dirinya akan pulang terlebih dahulu sembari menunggu informasi dari KASN kapan dibuka kembali perkantoran.

Informasi yang diperoleh koran ini, empat pendaftar itu antara lain, Kepala Dishublutkan KLU Iwan Maret Asmara, Kepala BPKAD Sahabudin, Kepala Bapenda Hermanto, dan Kepala Disnaker PMPTSP Agus Tisno. “Kalau nama yang melamar saya juga tidak tahu, tapi keempatnya itu berasal dari pejabat eselon II Lombok Utara,” terangnya.

Lebih lanjut terkait apa saja persyaratan yang dinyatakan tidak memenuhi, Najib mengaku tidak mengetahui rinci. Karena catatan keputusan pansel dimasulkan dalam amplop. “Kami hanya bertugas mengantarkan saja,” ungkapnya.

Seperti diketahui, ada cukup banyak persyaratan yang harus dipenuhi pendaftar. Antar alain surat lamaran, daftar riwayat hidup, riwayat pekerjaan, riwayat pendidikan formal, riwayat pendidikan dan pelatihan jabatan struktural/fungsional, riwayat pendidikan dan pelatihan non-struktural/teknis, kursus/simposium/konferensi yang pernah diikuti, pembicaraan/narasumber, karya ilmiah/tulisan/artikel, organisasi/asosiasi keahlian, penghargaan dan prestasi yang pernah dicapai, kegiatan sosial kemasyarakatan, riwayat kesehatan, tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat, surat persetujuan, surat izin/rekomendasi, pakta integritas.(flo)