Proses PPDB Tidak Transparan, Kepsek akan Disanksi

Ilustrasi PPDB
Ilustrasi PPDB

MATARAM—Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah berlangsung, setiap jalur memiliki jatah kuota maksimum. Salah satunya kuota jalur pra sejahtera yang banyaknya 30 persen.

Pada jalur ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NMTB siap memberikan sanksi andai ada kepala sekolah (Kasek) yang tidak transparan. Setiap Kasek dituntut mengikuti petunjuk pelaksanaan dan teknis yang sudah berlaku.

“Kita akan berikan sanksi terhadap Kasek yang tidak transparan dalam mengisi kuota yang sudah ditentukan Pergub,” kata Kepala Dinas Dikbud NTB, HM. Suruji, Senin (3/7).

Untuk jalur pra sejahtera, jelasnya, sudah disepakati melalui Peraturan Gubernur (Pergub) dengan besaran kuota maksimum sebanyak 30 persen. Menurutnya jalur tersebut yang harus menjadi fokus bersama mengingat jalur ini lebih memprioritaskan masyarakat miskin.

Katanya, kuota 30 persen bagi masyarakat miskin diwajibkan oleh aturan yang berlaku. Karena itu, setiap sekolah diminta mengakomodir setiap calon siswa yang berasal dari keluarga miskin dengan catatan sesuai kuota.

Apa bentuk sanksinya? Menjawab pertanyaan itu, Suruji tidak menjawab gamblang. Yang jelas, pihaknya telah menyiapkan sanksi yang akan dilakukan andai juklak dan juknis tidak dilaksanakan.

Terpisah, Kepala SMAN 2 Mataram, Sahnan, MPd mengatakan, sikap tegas Dikbud NTB disebutnya patut diapresiasi. Aturan terkait kuota 30 persen bagi keluarga pra sejahtera dipastikan berlaku di sekolah yang dipimpinnya. (cr-rie)

BACA JUGA :  Sekolah Semakin Dikepung Iklan Rokok