Promosi Pejabat Bermasalah Tuai Sorotan

MUTASI: Mutasi pejabat di lingkup Pemerintah Kota Mataram beberapa waktu lalu, kini menuai banyak sorotan. (SUDIR/RADAR LOMBOK)

MATARAM — Mutasi yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram beberapa waktu lalu, belakangan menuai banyak sorotan. Pasalnya, ada salah satu pejabat yang mendapatkan promosi, ternyata memiliki rekam jejak catatan bermasalah, mulai dari penggelapan aset hingga jarang masuk kantor.

Terkait itu, Sekda Kota Mataram yang juga Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Mataram, H Effendi Eko Sasmito, mengaku tidak mengetahui kalau ada pejabat promosi ternyata sebelumnya bermasalah.

Namun yang jelas, untuk mutasi pejabat dan promosi sudah ada mekanisme. Selain itu dari awal juga sudah ada evaluasi dari Tim Baperjakat. “Saya belum tahu soal ada yang dapat promosi, ternyata (sebelumnya) tersandung masalah. Saya merasa semua sudah sesuai dengan aturan selama ini,” katanya, Jumat (2/7).

BACA JUGA :  Supermarket Boleh Jual Minol Golongan A

Selain itu, untuk mutasi juga sudah sesuai dengan arahan Kemendagri dan KASN. “Kita sudah ada aturannya, dan tidak berani melanggar. Semua harus sesuai dengan aturan yang ada,” singkatnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Herman mengatakan bahwa untuk  penempatan atau mutasi pejabat eselon II, III, dan IV yang telah dilaksanakan Pemkot Mataram, sejauh ini pihaknya menilai masih bagus.

“Mari kita berikan kesempatan kepada para Kepala OPD yang baru untuk berkerja dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga apa yang diharapkan oleh pimpinannya, dalam hal ini Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta harapan masyarakat Kota Mataram dalam untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik bisa terwujud,” ujarnya.

Hanya saja, pihaknya tetap mengingatkan untuk penempatan pejabat memang harus betul-betul sesuai dengan kualifikasi dan kualitasnya. Sehingga bisa menciptakan pelayanan publik yang baik dan maskimal kepada masyarakat.

BACA JUGA :  Alih Fungsi Lahan di Mataram Penyebab Petani Miskin Bertambah

Menurutnya, untuk beberapa persoalan, memang harus direspon cepat. Untuk itu, dari awal Baperjakat dan BKPSDM harus melakukan evaluasi secara maksimal. Terutama kinerja jajaran pejabat eselon II, III, IV, sehingga bisa memetakan penempatan yang sesuai. “Kalau soal sanksi dispilin ASN sudah jelas dalam aturan. Jadi kita harapkan jangan ada lagi pejabat yang bermasalah di Kota Mataram,” tegasnya.

Demikian untuk pembinaan kepegawaian, kata Herman, harus gencar dilakukan. Sehingga tidak terulang kembali ada pejabat yang tidak mengetahui Tupoksi dalam bekerja. Karena Kota Mataram juga tidak kekurangan pegawai. (dir)