Program tak Diakomodir, Musrenbang Diwarnai Protes

H. BAEHAQI (ZUL/RADARLOMBOK)

GIRI MENANG-Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Gerung yang berlangsung Rabu (8/2) banjir protes dari para Kades dan perwakilan warga lainnya. Banyak program yang diusulkan di Musrenbang justru tidak terakomodir di APBD sehingga terkesan hanya formalitas saja.

Salah satunya diungkapkan Kades Giri Tembesi Daharudin. Ia member contoh pada Musrenbang 2016 sudah diajukan program perbaikan jalan (hotmix) jalan Lilin- Teluk Gedang yang merupakan jalan poros desa di Giri Tembesi. Program ini masuk ranking pertama di Dinas Pekerjaan Umum. Jalan juga sudah diukur oleh petugas, tetapi nyatanya tidak masuk penganggaran. “Ini sudah diukur, tetapi tidak dianggarkan. Kalau seperti ini, nanti Kades yang dikira bohong oleh masyarakat,” ungkapnya dengan berdiri sambil menunjukkan bukti ranking program di hadapan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lobar H. Baehaqi saat berlangsung Musrenbang.

[postingan number=3 tag=”lobar”]

Kades Beleka Junaidi Mas’ud juga angkat bicara. Dia juga memprotes usulan yang tidak diakomidir di APBD. Untung saja kata dia, di Gerung tidak menolak Musrenbang. Namun mohon kirannya bisa diberikan keyakinan bahwa Musrenbang benar-benar bermanfaat sebagai sarana mengusulkan program. Caranya yakni dengan merealisasikan usulan program tersebut. “Kemudian saya lihat di sini, tidak ada satupun anggota dewan daerah pemilihan Gerung yang hadir. Seharusnya mereka hadir untuk mendengar dan memperjuangkan aspirasi kita,” tegasnya.

Sekitar 10 menit setelah Kades Beleka bicara, datanglah anggota DPRD Lobar daerah pemilihan Gerung yakni Khatib Qazwaini. Dia diberikan kesempatan berbicara. Dalam penyampaiannya ia mengakui banyak usulan program dalam Musrenbang yang tidak diakomodir karena ada pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat. “Tetapi meskipun DAK dipangkas, semua usulan Musrenbang Kecamatan Gerung yang memenuhi persyaratan perankingan, tidak ada yang ditolak,” ungkap Khatib.” Ini buktinya, sudah masuk perankingan, tetapi tidak diakomodir. Siapa bilang tidak ada yang ditolak? Ini buktinya. Makanya kita usulkan lagi sekarang,” ungkap Kades Daharudin setelah anggota dewan bicara.

Baca Juga :  Musrenbang Lobar : Gotong-royong Entaskan Kemiskinan

Sementara itu Kepala Bappeda Lobar H. Baehaqi mengatakan, banyaknya protes dari peserta Musrenbang sudah diprediksi, karena memang tidak semua usulan program tahun lalu bisa diakomodir. Sebagai contoh soal proyek jalan. Ada 10 ruas jalan yang diusulkan termasuk yang diprotes Kades Giri Tembesi. Namun karena ada pemangkasan DAK dengan total Rp 38 miliar, maka yang bisa dianggarkan hanya satu ruas jalan saja.

Oleh karenanya, untuk menghindari adanya pemangkasan DAK di tengah jalan, nantinya penganggaran jalan akan diupayakan melalui APBD atau Dana Alokasi Umum (DAU). Sehingga apabila DAK tiba-tiba dipangkas, tidak berpengaruh, tetap bisa dilaksanakan.

Selain itu lanjutnya, usulan Musrenbang yang tidak bisa diakomidir oleh Pemkab akan diusulkan ke Pemprov. Kemudian yang tidak bisa diakomodir Pemprov diusulkan ke pemerintah pusat.

Sementara itu Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menyempatkan diri datang melihat Musrenbang Kecamatan Gerung setelah sebelumnya menghadiri Musrenbang Kecamatan Labuapi. Menurutnya, protes dari peserta saat Musrenbang adalah hal biasa dan terjadi setiap tahun. Perlu dipahami kata Fauzan, dalam setiap Musrenbang ditetapkan prioritas. Musrenbang di desa misalnya menetapkan prioritas program untuk diusulkan di tingkat kecamatan. Tetapi belum tentu prioritas di Musrenbang desa ditetapkan menjadi prioritas di Musrenbang kecamatan. Begitu juga dengan program prioritas di Musrenbang kecamatan, belum tentu menjadi prioritas di Musrenbang kabupaten. Begitu seterusnya hingga Musrenbang di provinsi dan nasional. “Kenapa? karena anggaran kita terbatas. Saya kira bisa dimaklumi. Tidak bisa semua prioritas di Musrenbang Kecamatan Gerung diakomodir. Lalu bagaimana dengan Labuapi dan lainnnya,” jelasnya.

Baca Juga :  Bupati Loteng Buka Musrenbang 2018

Namun Fauzan meminta para Kades tidak putus asa mengusulkan. Karena apabila tidak diakomodir oleh kabupaten, masih ada anggaran lain di tingkat provinsi dan pusat yang akan diperjuangkan.

Diterangkan Fauzan, Musrenbang bukan satu-satunya parameter perencanaan anggaran. Masih ada kajian dan juga variabel lain yang dipertimbangkan. Fauzan sendiri membantah usulan program desa banyak yang tidak terakomodir, karena SKPD membuat program non prioritas yang notabane bukan dari usulan desa. Menurutnya, program SKPD itu juga prioritas, karena tidak mungkin program SKPD itu ada kalau tidak disetujui bersama oleh eksekutif bersama legislatif.(zul)

Komentar Anda