Program Sabtu Budaya Abaikan Peran Pengawas Sekolah

H Aidy Furqan (ABDI ZAELANI/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB H Aidy Furqan mengatakan program Sabtu Budaya yang dilaksanakan di masing –masing sekolah tidak memiliki anggaran dari APBD. Program Sabtu Budaya itu menjadi kegiatan masing – masing sekolah untuk dilaksanakan dan disesuaikan. Sehingga program Sabtu Budaya itu dibebankan kepada masing – masing sekolah.

“Program Sabtu Budaya itu, sekolah memiliki kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jika ada pembiayaan sekolah Sabtu Budaya yang mereka lakukan secara berkala. Sebenarnya juga program Sabtu Budaya itu, pelaksanaannya, seperti senam Gatra, gotong royong dan aktivitas lainnya tidak perlu ada pembiayaan,” kata Aidy Furqan kepada Radar Lombok, kemarin.

Baca Juga :  Program Sekolah Lima Hari Didominasi Sekolah Swasta

Dijelaskannya, dalam pendampingan program Sabtu Budaya dilakukan oleh Bidang Kebudayaan untuk memasifkan gerakan dan menguatkan kegiatan di sekolah. Program Sabtu Budaya ini juga masuk dalam kegitan ekstrakurikuler sekolah, sehingga Dinas Dikbud NTB tidak mengalokasikan anggaran ke sekolah.

“Pendampingan itu dalam bentuk pertemuan untuk evaluasi dan supervisi,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga mengawal program Sabtu Budaya di sekolah, supaya terstruktur dan menghasilkan. Pengelolanya ini diarahkan untuk menyenangkan, mengasyikkan dan menghasilkan di masing-masing sekolah.

“Tujuan kebudayaan ini dilakukan untuk menaikkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dan hasilnya juga membanggakan untuk siswa,” katanya.

Baca Juga :  Kisah Polisi Pahlawan Pendidikan yang Diundang ke Istana Negara

Terpisah, Ketua PGRI NTB M Yusuf Zaini menilai program Sabtu Budaya cukup bagus, hanya saja tidak melibatkan pengawas. Jika tidak melibatkan pengawas, justeru menjadi preseden buruk pendidikan di NTB. Sebab pengawas dalam melakukan pendampingan dan sebagainya justeru diambil alih oleh pejabat Bidang Kebudayaan Dikbud NTB.

“Buat apa ada pengawas sekolah jika tidak dilibatkan. Selama kunjungan ke sekolah peran pengawas justeru dinihilkan. Tapi justru pejabat Bidang Kebudayaan yang datang ke sekolah,” katanya. (adi)

Komentar Anda