Program Pejabat Baru Hasil Pansel

Ada 9 pejabat baru telah resmi menjadi jajaran eselon II kepemimpinan TGB-Amin. Kepercayaan Panitia Seleksi (Pansel) dan Gubernur ini, haruslah dijawab dengan kemampuan bekerja untuk mencapai target-target pembangunan.

 

 


AZWAR ZAMHURI – MATARAM


 

Pelantikan  pejabat hasil seleki terbuka Jabatan Tinggi Pratama (JPT) lingkup Pemerintah Provinsi NTB  digelar mendadak. Para peserta seleksi dan pejabat yang menang, bahkan mengetahuinya pada saat menerima surat undangan.

Salah satu wajah baru di lingkup Pemprov NTB saat ini, yaitu Baiq Eva Nurcahya Ningsih selaku Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AK). Wanita yang sebelumnya menjadi asisten I  Pemkab Lombok Barat ini berhasil mengalahkan calon peserta seleksi lainnya  seperti Ahamd Masyhuri Sekretaris BKD-Diklat NTB maupun Latif Yanti Wasitatun Sekretaris Dinas Kehutanan NTB.

Ketika dilantik, Eva menampakkan wajah penuh senyum. Meski tidak didampingi suami karena sedang berada di luar daerah,Eva tetap semangat.

Jabatannya saat ini sebagai Kepala BP3AKB sangat cocok diembannya sebagai istri yang mengaku sudah terbiasa berjuang bersama suami meski tak harus berdampingan secara langsung.

Sebelum memantapkan diri ikut seleksi terbuka, Eva ternyata telah mempelajari dan memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi NTB. Menjadi Asisten I yang membidangi pemerintahan dan kesejahteraan, membuatnya matang memimpin BP3AKB yang membutuhkan pikiran segar ala birokrasi dan pendekatan sosial. “Kunci agar indikator RPJM terpenuhi itu tentu inovasi dan kesungguhan,” ucapnya memulai obrolan di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur usai pelantikan, Senin sore (10/10).

Pernikahan dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di NTB menjadi catatan khusus Eva Nurcahya. Upaya pendewasaan usia pernikahan belum mampu menekan pernikahan dini yang masih marak beberapa tahun terakhir.

Begitu juga dengan KDRT di NTB, bahkan ketika Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bertandang ke NTB sempat menyentil masalah tersebut. KDRT di NTB berada pada posisi yang cukup tinggi di Indonesia. “Sosialisasi yang selama ini masih kurang, sehingga banyak masyarakat kita belum tahu,” pikirnya.

Untuk bisa mencapai target sesuai indikator RPJM, sosialisasi harus diperkuat sampai ke garis grassroot. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh BP3AKB sendiri, elemen masyarakat paling penting untuk dilibatkan secara bersama-sama.

Selama ini lanjutnya, sangat terasa sekali sosialisasi masih minim. Padahal banyak hal yang bisa dilakukan, mulai dari memanfaatkan media massa, merangkul kelompok-kelompok peduli perempuan, bekerjasama dengan pondok pesantren, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain. “Insya Allah, target pertama saya adalah menurunkan angka pernikahan dini dan KDRT. Dengan bersama kita pasti bisa,” yakinnya.

Pejabat lain yang termasuk wajah baru di lingkup Pemprov NTB yaitu Ahsanul Halik yang terpilih sebagai kepala dinas sosial kependudukan dan  catatan sipil. Halik berhasil menyingkirkan peserta seleksi lainnya seperti

H Azhar mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB dan juga Ashari mantan Sekretaris DPRD NTB.  Pria yang cukup aktif di media sosial ini memiliki pandangan yang jauh kedepan. Namun tidak egois pula dalam mengimplementasikan inovasi-inovasinya. “Sekarang saya ingin maksimalkan program yang sudah jalan dulu,” ujarnya.

Apalagi anomali cuaca haruslah diberikan perhatian serius. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait harus dilakukan dalam waktu yang segera. Koordinasi antar SKPD memang sangat penting dan tidak perlu ada rasa gengsi. “Kita harus berikan jaminan sosial kepada masyarakat, semua masyarakat harus bisa merasakan keberadaan pemerintahnya,” kata Halik.

Sebagai pejabat baru, mantan Kepala Disnakertrans Kota Mataram ini juga memiliki target. Halik ingin sekali  menuntaskan pekerjaan yang telah bertahun-tahun diperjuangkan banyak pihak di NTB namun belum berhasil. “Gelar pahlawan nasional untuk Sultan Salahudin Bima,  Maulanasyekh  TGKH Zainuddin Abdul Majid dan lain-lain. Saya ingin perjuangkan mereka menjadi pahlawan nasional. Makanya kalau bicara inovasi, saya akan mulai menelurkan inovasi pada tahun 2017,” tukasnya.

Untuk pejabat lama yang dipercaya kembali, ada nama Lalu Hamzi Fikri yang tetap dipercaya menjadi nakhoda RSUD Provinsi NTB. Hamzi Fikri tentunya dinilai berhasil mengemban amanah sebagai Pelaksana Harian (Plh) Dirut sehingga ia dinilai layak menjadi definitif.

Rencana besar dan merupakan mimpi Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, RSUD Provinsi NTB harus bisa berstatus tipe A. Itulah yang juga menjadi salah satu rencana besar Hamzi Fikri. “Insya Allah paling lama dua tahun, RSUD Provinsi akan bisa menjadi tipe A,” yakinnya.

Saat ini, RSUD Provinsi NTB type B Pendidikan. Berbagai persiapan menuju tipe A terus diupayakan seperti Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana-prasarana. Oleh karena itu, setelah kini dirinya menjadi dirut maka semua sarana dan prasarana akan dimaksimalkan fungsinya dengan baik.

Inovasi tentu menjadi hal yang tidak terbantahkan, apalagi gubernur memang haus akan inovasi jajarannya untuk memajukan daerah. “Dalam waktu dekat kita sedang persiapkan konsep penyampaian informasi berbasis tekhnologi. Ini untuk memudahkan masyarakat tentunya,” ucap Hamzi Fikri. (*)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid