MATARAM—Bank Dunia (World Bank) memberikan bantuan dana bagi program Kotaku untuk Kota Mataram. Bantuan Bank Dunia ini sebesar Rp 14 M.
Bantuan yang diberikan itu dihajatkan penggunaannya untuk penataan kawasan kumuh maupun terdampak gempa. Seperti di Pengempel Indah, Gontoran, Jangkok, Tegal dan Monjok.
‘’Itu bantuannya nanti untuk lima lingkungan,’’ ujar Koordinator Program Kotaku Kota Mataram, Hartati, Rabu (16/10).
Bantuan ini juga untuk memperbaiki fasilitas umum (fasum). Seperti fasilitas pendidikan yang rusak. Kemudian kegiatan rumah tangga yang memberikan dampak pencemaran air dan lingkungan.
Detail Engineering Desaign (DED) program Kotaku sudah diselesaikan oleh Kota Mataram. DED ini kemudian akan diserahkan kepada Satker PKP Provinsi NTB. Sementara target pengerjaan fisik belum dimulai untuk tahun 2020.
‘’Tapi penganggarannya yang belum jelas ini. Nanti ada lembaga Bank Dunia yang meminta kami untuk melengkapi data lagi. Dananya nanti dari CSR Bank Dunia,’’ ungkapnya.
Pelaksanaan masih menunggu kesiapan pra desain. Ini karena bank dunia meminta konsep yang bagus. Sehingga Kota Mataram diminta lagi menyempurnakan pra desain yang sudah diajukan.
‘’Kami diminta untuk menambah konsep desainnya yang betul-betul bagus. Baru dia mau. Jadi tidak berhenti di DED baru bisa dilaksanakan. Harus ada pra desain,’’ katanya.
Saat ini, penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) Jangkuk sudah akan dilelang. Nilainya mencapai Rp 10 miliar. Penataan ini meliputi tiga kelurahan. Yakni Kelurahan Kebon Sari, Kelurahan Pejeruk dan Kelurahan Ampenan Tengah.
Jika proyek ini sudah dilelalng, dipastikan pengerjaannya bisa dilaksanakan tahun depan. Proyek DAS yang dibangun itu panjangnya 920 meter dan lebar 6 meter.
Bank Dunia dan 10 kabupaten kota di Indonesia saat ini sedang melaksanakan lokalatih di Mataram. Mataram dipilih karena dinilai berhasil melaksanakan pembebasan lahan. Selain itu, Mataram dinilai sangat bagus dan humanis serta seimbang.
‘’Artinya pemerintah tidak dirugikan dengan kebijakan ini. Masyarakat juga mendapatkan keadilan. Itu yang dikunjungi kemarin,’’ pungkasnya.
Sementara itu, Asisten Perencanaan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Kementerian PUPR, Zubaidi mengatakan, bantuan tersebut untuk meningkatkan kualitasi permukiman kumuh. Menurutnya, sudah ada kawasan kumuh yang mendapat Surat Keputusan (SK) wali kota. Kemudian pihaknya bekerja sama dengan Bank Dunia membantu Pemkot Mataram untuk mengentaskan kawasan kumuh.
‘’Sesuai dengan target nasional yakni gerakan 100-0-100. Salah satunya untuk kawasan kumuh. Jadi tidak semata-mata untuk penanganan pascabencana. Karena pascabencana sudah lewat jadi bantuan ini untuk perbaikan kualitas kawasan kumuh,’’ katanya.
Alokasi anggaran masih dalam proses penyiapan dokumen perencanaan sehingga alokasinya belum bisa ditentukan. Pemkot Mataram dinilai sudah bisa mengelola dampak sosial masyarakat yang terkena dampak proyek.
‘’Makanya beberapa teman-teman dari 10 pemda dan konsultan melakukan kunjungan lapangan ke DAS Jangkuk. Itu untuk menginterview warga terdampak. Ternyata semuanya well come dan mendukung. Mataram baik untuk penyiapan lahan dan penyiapan dampak sosial masyarakatnya,’’ ungkapnya. (gal)
