MATARAM–Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Mataram memedam kekecewaan.
Pasalnya, program Kotaku yang berasal dari Kementerian PUPR untuk tujuh kelurahan di Kota Mataram dipastikan ditunda. Padahal Kota Mataram sudah merencanakan seluruh persyaratan yang diperlukan. Terlebih program Kotaku diperuntukkan mengurangi kawasan kumuh di Kota Mataram. “Iya tentu kita kecewa betul dengan penundaan ini. Yang bikin kita kecewa kan pelaksanaannya melalui lembaga kelurahan yang ada. Perencanannya juga betul-betul matang di tingkat kelurahan. Itu juga membuat tertundanya pengentasan kawasan kumuh di Mataram,’’ ujar Kadis Perkim Kota Mataram, H Kemal Islam di Mataram, kemarin (22/10).
Kekecewaan ini bukan tanpa sebab. Karena kawasan kumuh di Kota Mataram masih tinggi. Yakni mencapai 97 hektare. Padahal targetnya 95 persen kawasan kumuh harus sudah berkurang tahun 2020 mendatang. “Itulah yang kita coba perjuangkan. Sekarang teman-teman dari komisi III DPRD Kota Mataram, ingin menanyakan secara langsung penyebab tertundanya pelaksanaan program Kotaku ini,’’ imbuhnya.
Dijelaskannya, tahun 2018 lalu, ada 18 kelurahan di Kota Mataram mendapatkan bantuan penanganan pengentasan kawasan kumuh melalui program Kotaku. Setelah musibah gempa beruntun tahun 2018. Program Kotaku oleh pemerintah pusat diminta ditunda untuk dikerjakan tahun 2019. Hanya saja, tahun 2019 melalui Kementerian PUPR hanya menganggarkan untuk tujuh kelurahan saja. Tujuh kelurahan ini dianggap masih cukup banyak kawasan kumuhnya. “Sampai perjalanan triwulan ketiga, informasi pelaksanaannya maupun pencairan keuangannya dari pemerintah pusat melalui kas daerah itu belum ada. Setelah kita coba kroscek di Kementerian PUPR. Kementerian menyatakan kemungkinan akan ditunda lagi sampai 2020 untuk tujuh kelurahan,’’ katanya.
Direncanakan, tujuh kelurahan ini mendapatkan dana masing-masing sebesar Rp 1 miliar. Yakni untuk Kelurahan Mayura, Kelurahan Cakra Barat, Kelurahan Gomong, Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan Monjok, Kelurahan Turida. “Jadi dana keseluruhannya itu Rp 7 miliar. Masing-masing kelurahan mendapatkan Rp 1 miliar untuk program Kotaku. Itu di luar kena dampak gempa,’’ terangnya.
Sementara untuk kelurahan Pengempel Indah dan kelurahan yang terkena dampak gempa, anggarannya dari bank dunia (world bank). “Tapi tetap namanya program Kotaku. Karena pengentasan kawasan kumuh akibat dampak bencana. Kalau yang ditunda ini murni untuk mengurangi kawasan kumuh di Kota Mataram,’’ jelasnya.
Kecewaan juga disampaikan oleh Wali Kota Mataram, H Ahyar Abduh. Ia mengaku cukup kaget mendengar laporan tertundanya program Kotaku untuk Kota Mataram. “Iya ditunda. Coba ditanyakan saja ke Dinas Perkim penyebabnya,’’ kata Ahyar. (gal)
