Program Kerja Iqbal-Dinda Hanya Peroleh Rp 450 Miliar

Muzihir (DOK/RADAR LOMBOK)

MATARAM — Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih, Lalu Muhamad Iqbal — Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda), tampaknya tidak memperoleh dukungan maksimal untuk bisa merealisasikan program kerjanya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Terutama di APBD murni, Iqbal-Dinda hanya kebagian “kue” APBD sebesar Rp 450 miliar. “Memperoleh hampir sekitar Rp 450 miliar, dari Rp 490 miliar (dalam APBD 2025),” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, Muzihir, Jumat kemarin (24/1).

Menurutnya, dari sekian daerah, barangkali hanya Provinsi NTB yang kebagian slot anggaran APBD TA 2025 bagi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, meski ruangnya ada pada APBD-Perubahan.

Ditegaskan, bahwa APBD TA 2025 dibahas oleh DPRD NTB periode 2019-2024, yang mekanisme pembahasannya telah sesuai dengan regulasi yang ada. “Pasti sudah sesuai aturan. Dewan Periode 2019-2024 yang mengesahkan APBD 2025,” ungkap Muzihir.

Baca Juga :  Investasi Proyek Kereta Gantung Naik Jadi Rp 6,5 Triliun

Pihaknya juga menyinggung kemungkinan regulasi yang ada dari pemerintah pusat, dalam hal ini dari Menteri Dalam Negeri, terkait adanya aturan mempercepat pembahasan APBD-Perubahan 2025.
Namun itu kemungkinan setelah pelantikan kepala daerah terpilih pada Februari mendatang. Sementara APBD murni 2025 yang sedang berjalan telah disahkan DPRD sebelumnya. “Syukur-syukur ada dana yang diotak-atik untuk APBD-Perubahan,” ujarnya.

Dikatakan Muzihir, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD NTB periode 2024-2029, baru terbentuk pada Oktober 2024, sehingga akan tergesa-gesa jika APBD 2025 dibahas Dewan baru. Sebab itu, Anggota DPRD 2024-2029 akan mengawal realisasi APBD 2025.

Dia juga memastikan, bahwa pembahasan APBD-Perubahan dilakukan setelah pelantikan gubernur baru. Kondisi APBD 2025 menurutnya, sudah diketahui tim transisi Iqbal-Dinda. Mereka bahkan sudah turun untuk mensinkronkan program Iqbal-Dinda dengan TAPD dan Banggar.
“Tapi memang tahun pertama sudah jelas, tidak bisa akomodir semua (program Gubernur baru, red),” ucapnya.

Baca Juga :  Identitas Pembobol ATM Mandiri Diketahui

Sedangkan di APBD murni 2025 proses realisasinya sedang berjalan. Karena tidak ada alasan menunda realisasi APBD 2025. “Yang ditunda mungkin DAK dan DAU, terutama program fisik,” terang Muzihir.

Sementara itu, Tim Transisi Iqbal-Dinda, Adhar Hakim menyadari kondisi APBD 2025. Sebab itu, diantara opsi yang akan ditempuh Iqbal-Dinda dalam merealisasikan program pada tahun pertama, yaitu dengan mencari dan mengoptimalkan sumber anggaran alternatif, terutama dari pemerintah pusat. “Opsi pembiayaan alternatif kita akan optimalkan,” tandasnya. (yan)