MATARAM—Program sertifikasi keahlian dan sertifikasi keahlian ganda bagi guru SMA/SMK bertujuan menutupi kekurangan guru produktif di Indonesia yang banyaknya 91.871 orang. Namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB menilai program tersebut sama artinya dengan program gali lubang tutup lubang.
“Terdapat kekurangan guru sebanyak 3.200 lebih di NTB, terutama pada jenjang SMA. Kalau program keahlian ganda ini banyak diikuti oleh guru SMA dan ditarik menjadi guru SMK atau guru produktif, jelas guru SMA kita akan semakin berkurang nantinya,” kata Kepala Dikbud NTB, H. Muh. Suruji Kamis kemarin (16/3).
Sejatinya NTB, ujarnya, saat ini kekurangan guru yang cukup banyak. Namun muncul program yang memang berpihak terhadap SMK, yakni bertujuan menutupi kekurangan guru produktif. Di satu sisi manfaatnya cukup besar karena akan selaras dengan Inpres No. 9/2016 tentang Revitalisasi SMK.
Sedangkan di sisi yang beriringan, lanjutnya, akan berdampak juga terhadap kekurangan guru di tataran SMA. Hal ini juga menjadi kekhawatiran pihaknya yang secara tidak langsung akan menjadi masalah pula di belakang hari.
[postingan number=3 tag=”pendidikan”]
Suruji menambahkan, selain menutupi kekurangan guru produktif, program ini memang juga untuk mengatasi banyaknya pengangguran output lulusan SMK. Banyaknya pengangguran dinilai dipicu karena guru produktif masih minim.
Dengan begitu program inipun dengan cepat diadakan oleh pemerintah pusat melalui Mendikbud RI. Sehingga pemerintah pusat mengambil celah dengan memanfaatkan guru yang sudah memiliki sertifikat namun adaptif.
Misalnya, salah seorang guru yang ikut dalam program tersebut memiliki ilmu keahlian pada bidang mata pelajaran yang sifatnya adaptif, seperti matematika lalu mengikuti program keahlian ganda di bidang keahlian jasaboga atau bidang keahlian lainnya untuk menjadi guru produktif nantinya. Tapi inipun tidak dilakukan dengan cara proses yang mudah, melainkan membutuhkan waktu yang cukup lama sesuai ketentuan yang sudah diterapkan pusat.
“Dengan program keahlian ganda ini, bisa jadi kekurangan guru produktif di SMK akan teratasi tapi bagaimana dengan guru kita yang di SMA,” tambahnya sambil bertanya.
Terpisah, Ketua PGRI NTB, H. Ali Rahim mengatakan, bahwa program keahlian ganda yang dicetuskan Mendikbud RI yang diselaraskan dengan intruksi presiden itu dianggapnya program aneh. Bahkan dengan tegas dia menyampaikan kalau program semacam itu bukan mengatasi masalah. Namun, akan menghabiskan anggaran negara. Adapun keanehan yang lain menurutnya adalah terjadinya kekrisisan guru di NTB.
Dijelaskannya, berdasarkan data PGRI, saat ini jumlah guru yang statusnya PNS sebanyak 7.064 orang. Sedangkan yang masih honor 9.221 orang. Sementara NTB membutuhkan guru sekitar 16 ribu lebih pada SMA sederajat. Tapi jika ada program semacam perekrutan guru produktif, maka SMA yang paling merasakan kekurangan tersebut.
Ali mengakui, bahwa saat ini banyak sekolah yang kekurangan guru. “Jumlah guru kita saat ini masih kurang, tapi kok lagi ada program yang saling tarik atau kesannya gali lubang tutup lubang,” bebernya.
Dikatakannya, kekurangan guru SMA/SMK ini harus ada solusi dulu baru diadakan program semacam itu. Apalagi saat ini kewenangan SMA/SMK ada di provinsi. Ia berharap, guru honor SMA sederajat bisa dibuatkan SK gubernur atau kepala dinas. Dengan begitu, mereka (guru honor) yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) bisa mendapatkan dana sertifikasi dari APBN.
“Kekurangan guru ini mestinya di atasi dulu, baru pemerintah adakan program yang seperti ini biar tidak amburadul kesannya,” tutupnya. (cr-rie)
