GIRI MENANG – Program “Ijo Nol Dedoro” yang digagas Pemkab Lobar yang merupakan turunan dari Program Zero Waste Pemprov NTB dianggap masih setengah hati dijalankan.
“Ijo Nol Dedoro” secara resmi di-launching oleh Bupati Lombok Barat pada saat HUT Kabupaten Lombok Barat ke-62 tahun pada bulan April lalu. Bahkan “Ijo Nol Dedoro” menjadi tema besar HUT Kabupaten Lombok Barat pada saat itu.
Anggota Komisi III DPRD Lobar Ahyar Rosyidi mengatakan, program “Ijo Nol Dedoro” masih setengah hati. Pemkab dinilai tidak terlalu serius.”Program “Ijo Nol Dedoro” ini masih setengah hati dilakukan oleh Pemkab Lobar,” ungkapnya.
Salah satu buktinya, sampah di wilayah Lombok Barat belum bisa teratasi dengan baik. Sampah ini banyak ditemukan di ruas jalan utama. Tumpukan sampah ini sangat tidak elok dilihat, apalagi ada di kawasan menuju jalur Gili Mas. Padahal Gili Mas ini merupakan miniatur pelabuhan yang bisa orang-orang datang, baik itu dalam skala nasional dan mancanegara.” Program “Ijo Nol Dedoro” seharusnya menjadi catatan perhatian yang serius kedepannya, agar bisa maksimal,” ungkapnya.
Pada tahun 2021 pemerintah harus berpikir lebih serius menyelesaikan permasalahan tersebut. Apalagi untuk daerah-daerah yang berpotensi dan strategis untuk dilihat banyak orang. Solusinya, pemerintah melalui DLHK diminta menambah armada. Selama ini sudah bagus, tetapi ternyata masih kurang. Dengan penambahan armada ini akan lebih cepat dalam penanganan pengangkutan sampah yang menumpuk di tempat-tempat strategis Lobar. Tumpukan sampah ini memang menjadi problem.”Idealnya sampah diangkut setiap hari, agar tidak terjadi penumpukan,” tegasnya.
Memang menjadi kunci, bila ada setiap desa memiliki pos pembuangan mandiri. Namun harus diperhatikan juga, tidak semua desa memiliki lahan yang bisa dijadikan tempat pembuangan sampah. ”Program Kadis DLHK soal ini sudah saya dengar terkait pengadaan tempat pembuangan sampah TPS 3R setiap desa. Harus dipertimbangkan tidak semua desa memiliki lahan untuk pengadaan TPS 3R itu,” katanya.
Sementara itu, salah satu desa di Kabupaten Lombok Barat, mengeluhkan durasi pengangkutan sampah yang dilakukan oleh dinas terkait. Kepala Desa Labuan Tereng, Humaidi, mengatakan, sampah yang ada di jalur pelabuhan Gili Mas, sering terlambat diangkut.”Sampah di kawasan ini diangkut kadang dua minggu sekali,” ungkapnya.
Dikatakan, dia dan warga sangat mengapresiasi bantuan kontainer sampah dari Pelindo. Namun sayangnya pengangkutan yang tidak rutin membuat sampah menumpuk di pinggir jalan. ”Program CHSE dari Dispar kami lihat getol, namun dari sisi DLHK belum siap dan sinkron dengan realitas yang ada di tengah masyarakat,” tuturnya.
Menurutnya, ketika masyarakat mulai sadar akan kebersihan lingkungan, termasuk membuang sampah pada tempatnya, maka harus diimbangi dengan pengangkutan yang rutin.”Kami lihat nihil karena pengangkutannya lama sekali,” ujarnya.
Padahal potensi di kawasan ini dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata kuliner. Apalagi kawasan jalur ini berada di dekat Pelabuhan Gili Mas yang menjadi ikon pariwisata. Dimana ini juga merupakan jalur lalu lintas provinsi yang akan menghubungkan Gili Mas dengan KEK Mandalika. Namun bila ada kendala sampah, jelas ini akan sangat mengganggu pengembangan wisata kuliner tersebut.
Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar Budi Darma Jaya mengatakan, untuk program “Ijo Nol Dedoro” memang tidak bisa berjalan maksimal, karena terkendala anggaran pada tahun 2020. Karena semenjak di-launching, DLH menganggarkan untuk membangun 10 TPS3R di Kabupaten Lombok Barat, tersebar di 10 Kecamatan di Lobar. Tetapi Karena ada Covid-19, angggaran untuk pembangunan TPS3R di rasionalisasi sehingga tidak bisa terwujud.” Ijo Nol Dedoro tidak bisa terealisasi, karena program TPS3R tidak bisa terealisasi,” katanya.
Namun di pertengahan tahun, dinas mendapatkan program dari pusat, untuk membangun TPS3R di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Kediri dan Gerung. ” Tahun 2021, direncanakan akan di upayakan kembali untuk pembangunan TPS3R,” katanya.
Sementara itu, untuk sampah yang ada di kawasan pelabuhan Gili, Budi mengatakan, keberadaan sampah yang terlambat pengangkut, karena memang jumlah armada yang mengangkut di Kecamatan Lembar hanya 1, sementara itu Jumlah kontainer yang disumbangkan oleh Pelindo sebanyak 7 kontainer.” Kita tidak tahu dimana saja ditaruh 7 kontainer ini, sehingga kita kesulitan untuk mengangkut,” ujarnya
Pihak DLH sangat berterimakasih adanya bantuan kontainer dari Pelindo, namun sayangnya saat menempatkan kontainer tidak ada kordinasi antara Dinas dan Pelindo, sehingga dinas kesulitan mencari titik kontainer, setelah petugas dari bidang persampahan turun melakukan pengecekan, sudah ditarik 7 kontainer dan ditempatkan di tempat yang mudah dijangkau.” Kita sudah pindahkan kontainer, agar mudah diangkut,” ujarnya.
Kalau memang ada, kendala di desa, pihak DLH berharap agar di koordinasikan langsung dengan pihak DLH, agar bisa dicarikan solusi, seperti yang sudah dilakukan di desa-desa yang lainnya di Kabupaten Lombok Barat seperti di Kecamatan Labuapi, Batulayar dan yang lainnya.(ami)
