SELONG – Pemkab Lombok Timur akan kembali meluncurkan program bina pelaku kriminal (maling). Program ini akan diluncurkan tahun 2019 setelah gagal dilakukan tahun 2009 silam pada masa pemerintahan Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy pada periode pertama.
Program ini kembali diutarakan Sukiman pada acara diklat bina keamanan desa untuk meningkatkan kapasitas Badan Keamanan Desa (BKD) Lombok Timur yang digelar Bakesbangpoldagri, Senin kemarin (17/12). Menurut Sukiman, program ini sempat dilakukan pada masa pemerintahannya sepuluh tahun silam. Tapi, program itu gagal karena tidak tepat sasaran. Karenanya, dia ingin mengulang program dengan mengubah sistem dan pola pembinaan ini. “Tahun 2009 waktu saya jadi bupati pernah melakukan program ini, tapi saya anggpa gagal karena tidak tepat sasaran. Tahun 2019 ini saya akan luncurkan kembali program ini tetapi dengan pengawasan dari berbagai elemen masyarakat bahwa yang bersangkutan sering mencuri,” cetus Sukiman.
Sukiman mengaku akan berusaha seoptimal mungkin untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, agar tidak terjadi kriminalitas. Untuk itu, dibutuhkan partisipasi semua pihak untuk tetap menjaga keamanan di daerah ini. “Mari manfaatkan keberadaan BKD yang merupakan mata dan telinga pemerintah di lapangan dan merupakan ujung tombak untuk menegakkan hukum di tempat itu. Jika itu telah berjalan dengan baik, maka yakinlah kesejahteran akan terwujud,” ungkapnya.
BACA JUGA: Pembentukan KLS Harus Terus Dikawal
Untuk memastikan program menyejahterakan maling ini akan berjalan lancar, Sukiman mengaku tak mau kecolongan. Pertama-tama, pihaknya akan meminta data kepolisian dan TNI. Karena pihak berwenanglah yang berhak dan lebih tahu data pelaku tindak pidana kriminal.
Setelah program tersebut diluncurkan, pengawasannya juga akan diperketat melalui berbagai lapisan elemen masyarakat. Dengan demikian, maka bisa dipastikan program ini akan tepat sasaran. “Kenapa saya kucurkan program ini lagi, karena kalau masyarakat itu memiliki pekerjaan dan sibuk dengan pekerjaannya, saya yakin pada malam hari tidak perlu berkeliaran mencari mangsa,” paparnya.
Sukiman juga mengaku akan memberdayakan keberadaan Badan Keamanan Desa (BKD) dalam program ini. BKD diharapkan mampu melihat dan mendata mana-mana saja masyarakat yang sering keluar malam mencari pekerjaan. “Saya minta para BKD ini agar program yang akan kita berikan tidak salah sasaran. Karena belajar dari tahun 2009 yang lalu, banyak yang ngaku maling setelah melihat adanya program dan bantuan,” katanya.
Ia menjelaskan lagi, program ini hanya semata-mata untuk kesejahtraan. Tapi perlu diingat, orang yang sejahtra belum tentu berkelakuan baik jika ada kesempatan dan peluang ada ia kemungkinan menjadi pejalan malam atau maling. “Kalau yang seperti ini, bukan menjadi maling kelas teri, tapi menjadi maling uang orang atau korupsi. Padahal orang-orang itu sudah sejahtera,” ujarnya.
BACA JUGA: Pembuatan Adminduk Lotim akan Dilayani Secara Online
Menurut Sukiman, jika tingkat kesejahtraan masyarakat terjamin maka keamanan di suatu wilayah akan terjamin. Teori yang bekata seperti ini kadang-kadang benar dan kadang-kadang tidak. Karena jika orang itu miliki niat dan kesempatan maka akan terjadi suatu tindakan kriminal. Untuk itu, Pemda Lombok Timur akan optimal memberikan kesejahtraan bagi masyarakat agar tidak terjadi gangguan kriminalitas. “Jadi semua BKD harus bekerja. Kenapa ada BKD, karena senekat-nekat maling, kalau tidak ada penunjuk dari dalam desa maka tidak akan berani masuk. Sehingga peran BKD harus maksimal dan mengamati masyarakat sekitar agar keamanan tetap terjaga,” pintanya. (wan)
