MATARAM-Layanan program bayi tabung yang telah digaungkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram masih belum terlaksana. Beberapa syarat telah dilengkapi sambil menunggu rekomendasi Menteri Kesehatan (Menkes).
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram dr. H. Lalu Herman Mahaputra mengatakan, pelayanan program bayi tabung masih menunggu rekomendasi alat kesehatan (Alkes) dari Kementerian Kesehatan. Semua proses telah dilalui. “ Kami tunggu rekomendasi baru bisa dibuka layanan poli bayi tabung. Kita sudah ajukan dari awal tahun 2016,” katanya kepada Radar Lombok kemarin (27/7).
Persiapan SDM, ruangan dan lain-lain sudah disiapkan. Namun pihaknya belum bisa membuka layanan secara umum jika registrasi peralatan belum keluar.
Menurutnya, program layanan bayi tabung di RSUD Kota Mataram akan menyasar masyarakat menengah ke bawah yang betul-betul tidak bisa memiliki keturunan.
Sedangkan terkait dengan tarif yang akan ditetapkan untuk pelaksanaan program ini akan dipertimbangkan pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah.” Sudah jadi komitmen awal Pak Wali, terkait program bayi tabung harus jalan segera mungkin. Tahun ini mudahan bisa keluar rekomendasi tersebut,” ucapnya.
Untuk tarif layanan bayi tabung, kalau dari rincian awal berkisar sekitar Rp 10 juta sampai Rp 15 juta. Jumlah itu jauh lebih murah dibandingkan dengan rumah sakit swasta yang memiliki tarif hingga ratusan juta.
Ia mengatakan, sebagai embrio layanan program bayi tabung, RSUD Kota Mataram sejak tahun 2016 telah melaksanakan program inseminasi. Melalui program inseminasi ini, sudah banyak pasangan suami-istri yang belum memiliki keturunan berhasil punya anak. “Sebelum bayi tabung kita akan menyarankan agar pasangan suami istri bisa mengikuti program inseminasi. Kalau sudah mentok barulah kita arahkan ke layanan bayi tabung,” pungkasnya.
Sementara itu Kabid Pelayanan Medis RSUD Kota Mataram dr. Emiral Isfihan menambahkan, program bayi tabung telah lama disiapkan. Seperti ruangan dan beberapa kebutuhan alat. Ruangan harus betul-betul steril, serta tenaga SDM yang memadai seperti dokter spesialis.(dir)
