Program Bagi Makanan Gerindra Disentil Pendukung Sarif

BAGI-BAGI: Kader Gerindra KLU bagi-bagi makanan siap saji kepada masyarakat. Ini merupakan program Haji Bambang Kristiono, Anggota DPR RI Dapil Lombok dari Gerindra.

TANJUNG – Program bagi-bagi makanan siap saji atau nasi bungkus yang dilakukan pengurus Gerindra di Kabupaten Lombok Utara (KLU) disindir oleh Gerakan Rakyat Dukung Najmul-Suardi (GARDU NADI) saat deklarasi dukungan ke NADI di Dusun Lokok Rangan, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Jumat (30/10) lalu.

Struktur GARDU NADI sendiri sebagian besar merupakan kader Gerindra aktif. GARDU NADI kecewa Gerindra tak mengusung Wakil Bupati KLU Sarifudin, melainkan mendukung Djohan Sjamsu-Danny Karter Febrianto Ridawan (JODA). “Kami menyatakan dukungan kepada NADI bukan atas dasar uang seperti mereka tuduhkan, tapi rekan-rekan GARDU orang-orang cerdas, tidak seperti mereka yang bagi-bagi nasi kepada warga,” ungkap Ketua OKK DPC Gerindra KLU sekaligus Ketua GARDU NADI Abdullah.

Atas deklarasi yang tidak sejalan dengan kebijakan Gerindra ini, Abdullah cs mengaku rela dipecat dari partai besutan Prabowo Subianto itu. Mengingat Gerindra sendiri tidak pernah melibatkan Abdullah cs dalam seluruh proses rekrutmen calon kepala daerah. “Saya rela dipecat,” katanya.

Atas pernyataan Abdullah ini, Anggota DPRD KLU dari Gerindra Artadi menjelaskan, program bagi-bagi makanan siap saji merupakan program H. Bambang Kristiono (HBK), pengurus DPP Gerindra yang kini menjadi Anggota DPR RI Dapil Lombok. “Program beliau yaitu pembagian sembako kepada orang tua jumpo dan lansia, difabel, petani, tukang. Lalu, kami jalankan di KLU sebelum pilkada sampai sekarang,” ungkapnya, Minggu (1/11).

Program HBK ini juga bukan sekadar membagi makanan siap saji, juga alat pertanian, alat pertukangan, dan lainnya. Jika benar orang-orang di GARDU NADI adalah kader Gerindra, semestinya mendukung program yang menyentuh langsung masyarakat tersebut. Apalagi itu merupakan program salah satu pengurus DPP Gerindra. “Kami akan mengambil sikap tegas terhadap statement tersebut,” tegasnya.

Adapun terkait dukungan Gerindra di daerah, bukan ranah pengurus Gerindra kabupaten, melainkan DPP. DPC hanya menjalankan mekanisme seperti pembukaan pendaftaran kemudian melakukan penilaian. Saat itu yang mendaftar yakni Djohan Sjamsu, Najmul Akhyar, dan Sarifudin. Ketiga nama itu diusulkan namun DPP memilih Djohan Sjamsu. “Kalau mereka sebagai kader Gerindra otomatis mengikuti keputusan DPP. Kalau tidak sejalan dengan garis partai sama artinya tidak menghargai keputusan partai,” katanya.

Terhadap sikap sejumlah kader itu, maka DPC segera menyampaikan ke jajaran DPD Gerindra NTB. Sesuai yang ditegaskan di awal, siapapun kader yang tidak mematuhi garis partai, mereka akan diganti dengan kader lain yang memiliki kemampuan dan patuh terhadap keputusan partai. “Banyak sekali kader Gerindra yang sanggup mengisi jabatan mereka,” tegasnya. (flo)

Komentar Anda